Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dihadapan Hakim MK, KPU Pangkep Sanggah Adanya Money Politik

KORANPANGKEP.CO.ID - Panel I yang diketuai oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams kembali menggelar sidang mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu untuk perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHP Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel. Sidang lanjutan tersebut digelar pada Kamis (4/2/2021) pagi.

Mengawali persidangan, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil yang disampaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Rahman Assagaf-Muammar Muhayang. Marhumah Majid selaku kuasa hukum menuturkan, dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon merupakan dalil yang tidak benar dan hanya asumsi belaka.

“Pada permohon tidak diuraikan secara jelas bagaimana pelanggaran money politic yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon. Oleh karena itu, menurut Termohon dalil pemohon sangat prematur dan tidak berdasar,” terang Marhumah.

Terhadap dalil Pemohon mengenai peristiwa politik uang di sejumlah kecamatan, Termohon menjelaskan pelanggaran tersebut terjadi pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Marhumah menyebut palanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang harus dilaporkan dan diproses melalui Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan  dalam jangka tujuh hari sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2020.

“Namun jika pelanggaran money politic tersebut dikategorikan pelanggaran TSM, maka dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat tujuh hari dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 bukan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Termohon.

Marhumah menyebut KPU RI juga mengatakan telah bersurat kepada KPU Pangkajene dan Kepulauan dan Bawaslu Pangkajene untuk menanyakan perkembangan laporan terhadap pelanggaran tersebut. Menurutnya, Bawaslu telah menjawab yang menerangkan tidak ada saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan penerima uang sebagaimana laporan pelapor.

Sementara itu Pihak Terkait (Yusran Lalogau – Syahban Samana) yang diwakili oleh Jamil Misbach mengutarakan bahwa Pemohon tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pelaporan di Bawaslu mengenai dalil yang menduga adanya pelanggaran TSM. Sehingga dalam petitumnya, Pihak Terkait meminta kepada MK untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak seluruh permohonan pemohon.

Sedangkan Bawaslu yang diwakili oleh Samsir Salam menyampaikan telah menerima pelimpahan pelaporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, dan Kecamatan Tondong Tallasa. 


Samsir mengatakan, sentra Gakkumdu mengadakan rapat pembahasan kedua pada 23 Desember 2020 pukul 19.30 WITA. Terhadap laporan tersebut, dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Sebelumnya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Rahman Assagaf –Muammar Muhayang mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 di antaranya mengenai peristiwa politik uang yang dilakukan secara masif yang terjadi di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

(ADM-KP / MKRI)

Post a Comment for "Dihadapan Hakim MK, KPU Pangkep Sanggah Adanya Money Politik"