Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Usai Pilkada, Covid-19 Meningkat Di Pangkep, Pilkades Akhirnya Ditunda

KORANPANGKEP.CO.ID - Paska Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 9 Desember 2020 lalu kasus covid-19 di daerah penghasil bandeng ini meningkat tajam utamanya dari klaster perkantoran yang mencapai 427 terkonfirmasi corona. hal ini berimbas pada ditundanya pelaksaan Pilkades di 27 desa di kabupaten Pangkep yang rencananya digelar pada akhir bulan januari 2021 ini

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pangkep, Dzulfadli mengatakan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencananya akan dilaksanakan di Januari 2021 ditunda akibat meningkatnya pandemi covid-19 di Pangkep dan belum siapnya reglasi Pilkades 2021

“Pikades ditunda. Ada beberapa point terkait Pilakdes, pada prinsipnya saat ini kita masih dalam proses penyusunan peraturan bupati terkait protokol kesehatan pelaksanaan Pilkades,” katanya. Rabu, 13 Januari 2021.

Selain itu kata Dzulfadli, beberapa alat verifikasi juga disiapkan untuk menjadi syarat mutlak kesiapan pelaksanaan Pilkdes. terlebih lagi Terkait jadwal dan tahapan, kata Dzulfadli juga masih mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangkep. Dan butuh verifikasi dari kementrian dalam negeri

“Beberapa alat verifikasi yg harus di lengkapi sebagai syarat mutlak kesiapan pemerintah daerah melalsanakan Pilkades, Nanti akan diverfikasi langsung oleh tim Kementerian Dalam Negeri, kita masih mempertimbangkan situasi pandemi dan kesiapan verifikasi Kemendagri,” katanya.

Selain menyiapkan regulasi, DPMPD Pangkep juga tengah menyiapkan data dan anggaran pilkades pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pangkep. Nantinya, pelaksanaan pilkades ini wajib menerapkanprotokol kesehatan Covid-19.

"Pelaksanaan pilkades wajib mematuhi protokol kesehatanagar tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19. Penerapan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) wajib ditaati dalam seluruh tahapan pilkades," ujarnya.

Sesuai surat edaran Kemendagri, untuk pencegahan penyebaran Covid-19 jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi.

” Jadi setiap desa, jumlah pemilih hanya sekitar 500 pemilih ditiap satu TPS. Dan dipastikan anggaran pelaksanaan akan membengkak, karena hampir rata-rata jumlah pemilih lebih dari jumlah tersebut. Bahkan, ada dusun jumlah pemilihnya lebih dari 500 orang ,”ungkapnya.

Diketahui sebanyak 27 desa saat ini masa jabatan Kepala Desanya (Kades) telah habis sejak bulan april 2020 lalu. dan sekarang hanya dipimpin oleh pelaksana tugas Kades yang jabatannya hanya boleh maksimal 1 tahun saja.

“Jadi maksimal triwulan pertama itu sudah melaksanakan pilkades. Karena kalau sampai bulan April itu tidak dilaksanakan, maka penjabat desa sudah lebih dari setahun yang artinya melanggar aturan yang ditetapkan. Semua 27 desa itu semuanya dijabat penjabat desa,”ungkapnya.

27 desa di 10 wilayah kecamatan. Diantaranya dua di wilayah kecamatan kepulauan yakni Desa Poleondro di Kecamatan Liukang Tangaya dan Desa Sabaru di Kecamatan Kalmas. Selanjutnya di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Desa Bowong Cindea, Tabo-Tabo, Mangilu, Bulu Cindea dan Biring Ere di Kecamatan Bungoro.

Tujuh desa di Kecamatan Labakkang diantarnya, Desa Patallasang, Manakku, Gentung, Kanaungan, Bonto Manai, Kassi Loe dan Desa Bara Batu. Kecamatan Marang terdiri atas Desa Padang Lampe, Pitue dan Pitusunggu.

Kecamatan Segeri di Desa Baring, Kecamatan Minasatene di Desa Kabba, Kecamatan Mandalle di Desa Benteng, Manggalung dan Mandalle. Dan empat desa diwilayah pegunungan di Kecamatan Tondong Tallasa yakni Desa Bantimurung, Tondong Kura, Lanne serta Bulu Tellue.

(ADM-KP)

Post a Comment for "Usai Pilkada, Covid-19 Meningkat Di Pangkep, Pilkades Akhirnya Ditunda"