Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Materai Rp.10.000 Resmi Dirilis DJP, Begini Ciri dan Kegunaannya

KORANPANGKEP.CO.ID - Tampilan baru meterai tempel Rp 10.000, akhirnya resmni dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang bakal menggantikan Tarif bea meterai atau materai yang berlaku di Indonesia saat ini yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menjelaskan, meterai tempel Rp 10.000 ini sudah bisa didapatkan masyarakat di kantor PT Pos seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, meterai Rp 10.000 ini juga mengeliminasi kehadiran meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000.

" Meterai tempel baru ini memiliki ciri umum dan ciri khusus yang perlu diketahui oleh masyarakat," kata Hestu dalam keterangan resminya yang dikutip, Jumat (29/1/2021).

Adapun ciri umum tersebut di antaranya terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, angka 10.000 dan tulisan 'SEPULUH RIBU RUPIAH' yang menunjukkan tarif bea meterai. Kemudian, tertera pula teks mikro modulasi 'INDONESIA', blok ornamen khas Indonesia, dan seterusnya.

Sedangkan ciri khususnya adalah warna meterai didominasi merah muda, serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas. Lalu, garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, serta tulisan ' djp' dan sebagainya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa desain meterai Rp 10.000 yang baru, mengusung tema Ornamen Nusantara. Tema ini dipilih untuk mewakili semangat menularkan rasa bangga atas kekayaan yang dimiliki Indonesia dan semangat nasionalisme.

Nah apakah Materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 masih bisa digunakan? Terkait stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, kata Hestu, masyarakat masih dapat menggunakannya sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit Rp 9.000. Caranya dengan membubuhkan tiga meterai masing-masing senilai Rp 3.000, dua meterai masing-masing Rp 6.000, atau meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 pada dokumen.

Hestu menjabarkan, masyarakat diimbau untuk meneliti kualitas dan memperoleh meterai Rp 10.000 dari penjual yang terpercaya.

"DJP mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai (rekondisi)," kata dia.

Ketentuan dan pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain dapat mengunjungi www.pajak.go.id.

Lantas, apa saja kegunaan meterai? Melansir laman resmi pajak.go.id, bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Ketentuan hingga penggunaan meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Adapun, objek bea meterai antara lain:

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris sebagai salinannya.
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:

  • yang menyebutkan penerimaan uang,
  • yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank,
  • yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau
  • yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.

5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek
6. Efek dalam nama dan bentuk apa pun

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tidak dikenakan bea meterai atas:

  • Dokumen penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan dokumen lain yang sejenis
  • Segala bentuk ijazah
  • Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat terkait
  • Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank
  • Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang sejenis dari kas negara
  • Kas pemerintahan daerah dan bank
  • Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
  • Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut
  • Surat gadai dari Pegadaian
  • Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

 

(ADM-KP/JPPN)

Posting Komentar untuk "Materai Rp.10.000 Resmi Dirilis DJP, Begini Ciri dan Kegunaannya"