Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KPU: Penetapan Pemenang Pilkada Paling Lambat 5 Hari Setelah Putusan MK

KORANPANGKEP.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan ketentuan penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang berpekara. Penetapan disesuaikan dengan jadwal sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Paling lama lima hari setelah menerima putusan MK sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020," tulis surat KPU Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 yang ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra, Sabtu, 23 Januari 2021.

Penetapan KPU daerah yang memiliki permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan setelah menerima salinan putusan MK. KPU daerah diinstruksikan segera merespons PHP.

Di antaranya, mempelajari salinan permohonan, menyusun jawaban termohon, serta menyiapkan alat bukti, saksi, dan ahli jika diperlukan. KPUD juga diminta menyusun kronologi atas substansi permohonan.

Pemenang pemilihan yang tidak memiliki gugatan juga ditetapkan paling lama lima hari setelah MK menyampaikan PHP gubernur, bupati, dan wali Kota yang teregistrasi ke KPU.

Penyelenggara sudah menerima Surat Panitera MK perihal PHP Pilkada 2020 melalui surat elektronik (email) pada 19 Januari 2021. Jumlah sengketa yang ada di dalam surat bernomor: 165/PAN.MK/01/2021 itu sebanyak 132 permohonan. Jika merujuk pada ketentuan KPU tersebut, penetapan pemenang di daerah tanpa sengketa paling lambat 24 Januari 2021, Besok.

MK menerbitkan jadwal sidang lewat Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sidang sengketa Pilkada dimulai dengan persiapan pemeriksaan pendahuluan pada 26-29 Januari 2021.

Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi pemohon, pemeriksaan isi materi permohonan, serta pengesahan alat bukti pemohon. Sidang pemeriksaan berjalan di MK berlangsung 1-11 Februari 2021. Termasuk di dalamnya agenda penyerahan jawaban termohon, pemeriksaan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu.

MK melanjutkan persidangan dengan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Bukti tersebut berasal dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pengucapan putusan atau ketetapan sidang untuk melanjutkan perkara dilanjutkan berlangsung pada 15-16 Februari 2021. Jika dinyatakan lolos oleh hakim, sidang lanjutan berjalan dari 19 Februari hingga 18 Maret 2021

Pada tahapan ini, persidangan memiliki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Putusan akhir ketetapan perkara PHPU dibacakan pada 19-24 Maret 2021.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengemukakan KPU Daerah sudah bisa melakukan penetapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) terpilih pada Pilkada 2020. Hal itu setelah keluarnya daftar atau registrasi gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke MK, pelaksanaan penetapan Paslon dilakukan paling lama lima hari setelah MK mengumumkan permohonan perselisihan hasil yang telah diregistrasi,” kata anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asy'ari di Jakarta, Kamis (21/1/2020).

Ia menjelaskan pengumuman MK terkait gugatan yang teregistrasi atau yang diproses menuju sidang pada tanggal 20 Januari 2021. Dalam lampiran pengumumannya, MK menyebut ada 132 gugatan yang siap disidang. Dengan demikian, dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020, ada 138 daerah yang sudah bisa ditetapkan Paslon terpilih.

Sementara untuk daerah yang hasil Pilkada berlanjut ke persidangan di MK, Hasyim meminta KPU Daerah untuk menyiapkan diri. Persiapan terutama terkait data, bukti, ahli dan saksi. KPU daerah juga harus mempelajari materi gugatan yang diajukan para Paslon.

Dia juga meminta KPU Daerah untuk memperhatikan jadwal sidang yang ditetapkan MK, mulai dari sidang pertama sampai putusan. KPU Daerah tidak boleh lalai dengan melewatkan jadwal yang telah tersedia.

“Penetapan Paslon terpilih, paling lama lima hari setelah adanya putusan MK,” tutup Hasyim.

 (ADM-KP)

Posting Komentar untuk "KPU: Penetapan Pemenang Pilkada Paling Lambat 5 Hari Setelah Putusan MK "