Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Wow, Gaji Pokok PPPK Bisa Mencapai Rp.5 Juta Lebih, Begini Simulasi Gajinya

KORANPANGKEP.CO.ID - Honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan menikmati gaji perdananya setelah NIP dan SK di tangan. Seberapa banyak gaji yang akan diterima 51 ribu PPPK sudah diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono Besaran gaji PPPK sudah diatur dalam Perpres 98 tahun 2020. Di situ dituliskan golongan I sampai XVII. Itu dikonversikan lagi seperti pemberian golongan kepangkatan PNS.

Dia menyebutkan untuk golongan I sampai IV PPPK setara PNS golongan I/a sampai I/d. Golongan V sampai VIII setara PNS golongan II/a sampai II/d. Golongan IX sampai XII PPPK setara PNS golongan III/a sampai III/d. Golongan XIII sampai XVII setara PNS golongan IV/a sampai IV/e.

"Nah, di dalam daftar gaji sesuai Perpres 98/2020, dicantumkan gaji dihitung berdasarkan masa kerja dan golongan PPPK. Jadi tinggal dilihat saja masa kerja honorer K2 yang lulus PPPK itu berapa tahun," ucapnya.

Jika diambil rata-rata masa kerja PPPK 15 tahun, otomatis gaji terendahnya (golongan I) Rp 2,2 juta. Sedangkan tertinggi golongan XVII gajinya Rp 5,1 juta per bulan. Ambil contoh guru PPPK PPPK golongan IX (setara PNS golongan III/a) dengan masa kerja 15 tahun gajinya Rp 3,7 juta. Golongan X gajinya Rp 3,8 juta. Kemudian golongan XI Rp 4 juta, dan golongan XII gajinya Rp 4,2 juta.

Itu baru gaji pokoknya saja. Sementara dalam Perpres 98 tahun 2020, disebutkan PPPK juga mendapatkan berbagai tunjangan. Nah, tunjangan itu menurut Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Jadi yang diatur dalam Perpres 98 tahun 2020 hanya gaji pokok. Untuk tunjangannya dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan," tandas Teguh.

Untuk diketahui, saat ini terdapat 51.293 PPPK dari honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP). Hasil rekrutmen PPPK pada Februari 2019 itu sudah masuk dalam tahap pemberkasan nomor induk pegawai (NIP).

Berdasarkan penelusuran gemasulawesi.com, dari situs resmi Kementrian Keuangan, pemerintah mengalokasikan tambahan DAU untuk gaji PPPK senilai 4,260 Triliun Rupiah.

“Terdapat tambahan DAU sebagai dukungan pendanaan terkait kebijakan penggajian PPPK,” bunyi pasal 11 ayat 19 UU 20 Tahun 2019.

Sebelumnya, banyak Pemerintah daerah (Pemda) pesimistis melakukan rekrutmen PPPK (P3K). Pasalnya, berdasarkan pasal 101 ayat 3 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan gaji PPPK dibebankan pada APBN untuk PPPK instansi pusat. Sedangkan, gaji PPPK daerah dianggarkan melalui APBD.

Sehingga, terbitlah UU 20 Tahun 2019 merupakan jawaban pemerintah pusat terhadap berbagai keluhan dari seluruh Pemda mengenai kejelasan penganggaran gaji PPPK.

Pemerintah pusat menanggung penggajian PPPK hasil rekrutmen tahap I setelah mendengarkan usulan BKD seluruh Indonesia dan BKDPSDM Kabupaten/Kota, agar pemerintah pusat memploting anggaran dari APBN untuk penggajian PPPK.

Pada Rapat Paripurna 24 September 2019, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Wow, Gaji Pokok PPPK Bisa Mencapai Rp.5 Juta Lebih, Begini Simulasi Gajinya"