Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

RAMAH Ajukan Gugatan Sengketa PIlkada Pangkep 2020 Ke MK

KORANPANGKEP.CO.ID
- Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini, Senin (21/12/2020) sore sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020, salah satunya adalah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi menyebutkan dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan.

"Sudah 82 (permohonan) sekarang," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi Senin (21/12/2020).

Fajar menjelaskan Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1 Februari sampai dengan 11 Februari 2020.

Sementara itu, Ketua KPU Pangkep Burhan juga membenarkan pihaknya sudah menerima laporan soal Paslon Rahman Assegaf-Muammar Muhayang telah mengajukan gugatan ke MK.

"Ada pada tanggal 18 Desember paslon nomor urut 2 melakukan regsitrasi gugatan ke MK," kata Burhan saat dikonfirmasi terpisah.

Namun demikian Burhan mengatakan belum mengetahui materi gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 2 itu. Namun, pastinya gugatan itu harusnya terkait soal sengketa hasil suara.

"Yang jelas MK membuka peluang untuk semua pasangan calon. Pasti terkait soal perolehan suara," sebutnya

SEkedar diketahui bagi kontestan yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, maka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi ada syaratnya, apa itu?

Hal itu sesuai dengan Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Peraturan ini adalah turunan dari UU terkait. Berikut syarat selisih suara yang bisa digugat ke MK

Pemilihan Bupati/Wali Kota
  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.
  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa- 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.
  • Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.
Pemilihan Gubernur
  • Provinsi dengan penduduk kurang dari 2 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.
  • Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
  • Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.
  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.
Bila selisih suara di luar rentang perhitungan di atas, maka dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut. Adapun kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "RAMAH Ajukan Gugatan Sengketa PIlkada Pangkep 2020 Ke MK"