Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tak Beri Sanksi Pada ASN Tidak Netral di Pilkada, Mendagri Tegur Bupati Pangkep

KORANPANGKEP.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel, beserta 66 kepala daerah lainnya lantaran belum memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena dianggap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Hingga 26 Oktober 2020, terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Rinciannya, 10 gubernur belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 bupati belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti 9 wali kota.

Teguran disampaikan melalui surat yang diteken Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020. Ke-67 kepala daerah itu juga diberikan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada tersebut.

"Ada waktu tiga hari menindaklanjuti surat rekomendasi (teguran) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). " Tito dalam siaran persnya, Minggu (1/11/2020).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, Kepala Daerah selaku PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

"Terhadap ASN yang melanggar netralitas tetapi belum ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi oleh PPK, dilakukan pemblokiran data administrasi kepegawaiannya." Tegas Tito

Berikut 67 kepala daerah yang mendapat teguran karena belum menindaklanjuti rekomensasi KASN: 

48 Bupati Diantaranya
(1).Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), (2).Bupati Gowa, (3). Bupati Kepulauan Selayar, (4).Bupati Bulukumba, (5).Bupati Maros, (6).Bupati Tana Toraja, (7).Bupati Banggai, (8).Bupati Buton Utara, (9).Bupati Cianjur, (10).Bupati Dompu, (11).Bupati Asmat, (12).Bupati Halmahera Timur, (13).Bupati Indragiri Hulu, (14).Bupati Jember, (15).Bupati Kepulauan Meranti, (16).Bupati Bandung, (17).Bupati Konawe, (18).Bupati Konawe Utara, (19). Bupati Kuantan Singingi, (20).Bupati Limapuluh, (21).Bupati Lingga, (22).Bupati Lombok Utara, (23).Bupati Majene  

Selanjutnya (24).Bupati Mamberamo Raya, (25).Bupati Banjar, (26).Bupati Merauke, (27).Bupati Mojokerto, (28).Bupati Muaro Jambi, (29).Bupati Muna (30).Bupati Muna Barat, (31).Bupati Nias Selatan (32).Bupati Pandeglang, (33).Bupati Asahan, (34).Bupati Pasangkayu, (35).Bupati Pelalawan, (36).Bupati Pesisir Barat, (37).Bupati Sidoarjo, (38).Bupati Sijunjung, (39).Bupati Simalungun, (40).Bupati Solok, (41).Bupati Sukabumi, (42).Bupati Sumba Timur, (43).Bupati Supiori, (44).Bupati Boven Digul, (45).Bupati Tasikmalaya, (46). Bupati Tojo Una-una, (47).Bupati Toli-toli, (48).Bupati Wakatobi

9 Wali Kota Diantaranya
(1).Wali Kota Batam, (2).Wali Kota Binjai, (3).Wali Kota Bontang, (4).Wali Kota Makassar, (5).Wali Kota Mataram, (6).Wali Kota Pariaman, (7).Wali Kota Samarinda, (8).Wali Kota Solok, (9).Wali Kota Surabaya

10 Gubernur diantarnya
(1).Gubernur Jambi, (2).Gubernur Jawa Timur, (3).Gubernur Kepulauan Riau, (4).Gubernur Lampung, (5).Gubernur Nusa Tenggara Barat, (6).Gubernur Sulawesi Barat, (7).Guberur Sulawesi Selatan, (8).Gubernur Sulawesi Tengah, (9).Gubernur Sulawesi Tenggara, (10). Gubernur Sulawesi Utara
 

 

Sebelumnya diberitakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi sanksi bagi dua Aparatur Sipil Negara ASN di Kabupaten Pangkep.

“Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/I/2020/11/1/2020 tanggal 11 Januari 2020 dan Nomor : 037/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020,” tulis web pangkep.bawaslu.go.id. Minggu 10 Mei 2020.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan KASN merupakan, tindak lanjut hasil kajian pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Pangkep.

(ADM-KP) 

 


Posting Komentar untuk "Tak Beri Sanksi Pada ASN Tidak Netral di Pilkada, Mendagri Tegur Bupati Pangkep"