Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bupati Pangkep "Berang" Bantuan Sosial Dipolitisasi di Pilkada 2020

KORANPANGKEP.CO.ID - Bantuan Pemerintah untuk keluarga miskin memang rentan disalahgunakan oleh oknum Calon Kepala Daerah peserta Pilkada, seperti issu yang berkembang di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang mana diduga adanya oknum Pendamping PKH masuk dalam pusaran politik Pilkada 2020, dan disinyalir melakukan pengancaman pemutusan bantuan PKH bagi warga yang tak ingin mencoblos jagoannya tersebut.

Hal ini rupanya juga sudah sampai ditelinga Bupati Pangkep dan membuat berang Syamsuddin A Hamid, Ia dengan tegas menyebutkan bahwa Pendamping PKH tak punya hak untuk menggugurkan kepesertaan warga, sebab yang mengusulkan kepesertaan warga dan pendamping PKH itu adalah Bupati yang merekomendasikan ke Kemensos RI.

Hal itu dibeberkan Syamsuddin saat melakukan kunjungan kerja yang dirangkaikan peresmian Kantor Desa Sabalana, Kecamatan Liukang Tangaya, tepatnya Pulau Sabalana, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum lama ini.

“Mungkin di sini (Pulau Sabalana/red.) tidak ada (politisasi bantuan PKH), tapi di daratan itu banyak. Bantuan PKH, termasuk petugas pendamping PKH yang punya calon menggertak masyarakat kita, bahwa kalau kau tidak pilih ini, saya tidak kasih lagi bantuan,” ungkap Syamsuddin di hadapan warga Pulau Sabalana.

Lanjut dikatakan, politisasi bantuan tidaklah dibenarkan, pasalnya semua keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan PKH adalah hasil dari rekomendasi bupati Pangkep.

“Semua bantuan itu direkomendasikan oleh pak bupati (dirinya) ke Kementerian Sosial, dan semua pendamping, nama-namanya (juga) direkomendasikan oleh pak bupati ke Kementerian Sosial. Jadi janganmaki’ ada ketakutan-ketakutan soal itu,” kata Bupati Pangkep dua periode itu.

Syamsuddin A Hamid juga mengajak warga untuk mengawasi dan melaporkan jika ada oknum yang menyalahgunakan bantuan PKH tersebut.

“Rekam, kasih tahu sama saya jika masih ada petugas PKH, termasuk Dinas Sosial yang terkait dalam bantuan-bantuan itu masih menggertak-gertak masyarakat,” tegas Syamsuddin.

 

Berikut video Bupati Pangkep meminta untuk tidak menggertak masyarakat putuskan bantuan PHK jika tak memilih calon Bupati tertentu

Sebelumnya diberitakan, Andi Walinga selaku Kuasa Hukum Paslon Abdul Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (RAMAH), mengaku telah melaporkan empat oknum pendamping PKH ke Gakkumdu Pangkep, lantaran adanya dugaan intimidasi KPM untuk mendukung Paslon Bupati Pangkep.

“Ada empat pendamping yang kami laporkan. Kami sudah ada bukti-bukti keterlibatannya di Pilkada Pangkep. Dimana pendamping itu memberikan dukungan ke salah satu paslon,”

“Bahkan juga mengintimidasi penerima PKH, harapan kami Gakkumdu bisa betul-betul mengusut kasus ini,” terang Andi Walinga.

Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara telah meminta kepada sejumlah kepala daerah yang menggelar hajatan Pilkada meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, apalagi mengaitkannya pada pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Iya itu kita sudah tegur beberapa (kepala) daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi," Tegas dia.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Bupati Pangkep "Berang" Bantuan Sosial Dipolitisasi di Pilkada 2020 "