Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kejari Pangkep Sidik Dugaan Pungli Redistribusi Sertifikat Tanah di Bontolangkasa

KORANPANGKEP.CO.ID  - Kasus dugaan tindak pidana pungli pada program redistribusi sertifikat tanah kembali disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah sebelumnya kasus serupa dilakukan oleh oknum kepala kelurahan Biraeng kecamatan Minasatene tahun lalu.

Kali ini kejari pangkep tengah menyidik kasus pengadaan sertifikat reditribusi tanah di Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasatene. Dimana diduga warga dimintai sejumlah uang dalam hal pengurusan sertifikat gratis dari presiden jokowidodo itu.

Hal ini diungkapkan oleh Kasi Intel Kejari Pangkep, Andri Zulfikar. mengungkapkan setelah naik ketahap sidik pihaknya dalam waktu dekat akan mengungkap tersangka dalam kasus pembagian uang dugaan pungli redistibusi tanah tersebut.

“Dugaan tindak pidana dalam pengadaan redistribusi sertifikat Tahun anggaran 2020 oleh kementerian itu naik ke tahap sidik. Kita sudah panggil pihak-pihak terkait, dalam waktu dekat kami akan tetapkan tersangkanya,” paparnya, Rabu (21/10/2020) lalu.

Andri Zulfikar menyebutkan, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti untuk menetapkan tersangka nantinya dalam kasus tersebut.

“Dua alat bukti kami temukan, cukup alat buktinya itu ditemukan unsur tindak pidana didalamnya. Ada pengakuan warga dan pembayaran padahal sepeser pun tidak boleh ada pembayaran ke warga, itu sudah dibiayai oleh kementerian,” jelasnya.

Pihaknya juga menyebut sejauh ini telah diperiksa sejumlah saksi, mulai dari pegawai di Kelurahan, pegawai BPN/ATR, Kabag Hukum serta sejumlah warga penerima sertifikat.

“Sudah pasti melanggar hukum, terdapat dalam pasal 12 huruf E terkait pungli. Sementara untuk gambaran tersangka sejauh ini satu orang. Tidak menutup kemungkinan bertambah . Kita sudah punya bukti untuk yang lainnya,” jelasnya.

Dikatakan juga bahwa, ada 450 sertifikat tanah gratis yang diperoleh Kelurahan Bonto Langkasa dengan nilai dugaan pungutan sebesar Rp250 ribu per sertifikat.

“Nilainya per satu orang itu Rp250 ribu. Dimana pembagiannya Rp100 ribu untuk Lurah dan Rp100 ribu lagi untuk Ketua RW, kemudian untuk administrasi,” paparnya.

Sementara itu Lurah Bonto Langkasa, Adil Sammana mengaku bahwa pembayaran itu tidak dipaksakan. Semata digunakan untuk kepentingan administrasi dan konsumsi pegawai yang turun mengukur.

“Kami tidak pernah paksakan. Kalau ada yang tidak bisa bayar. Itu kami tidak paksa sama sekali,” kata adik Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana ini.

Kasus ini mencuat saat sejumlah warga kelurahan Bonto Langkasa melakukan unjukrasa di halaman kantor Bupati Pangkep yang memprotes masalah sertifikat gratis yang ujung ujungnya dikeluhkan. Masyarakat diminta bayar Rp750 ribu.

Rinciannya, dana Rp250 ribu untuk biaya pengukuran lahan. Sementara untuk konsumsi petugas di lapangan, warga dimintai Rp500 ribu. Itu disampaikan salah seorang warga Kelurahan Bonto Langkasa, Inisial MA

MA mengaku, tak hanya dirinya, beberapa kerabatnya di Kelurahan Bonto Langkasa juga dikenakan pembayaran tambahan Rp500 ribu.

“Pembayaran itu diserahkan ke RW untuk diteruskan ke pemerintah kelurahan,” bebernya saat dilokasi demo saat itu

(ADM-KP)

Post a Comment for "Kejari Pangkep Sidik Dugaan Pungli Redistribusi Sertifikat Tanah di Bontolangkasa "