Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dinilai Tak Profesional Tangani Kasus Alkes Pangkep, ACC Sulawesi Adukan Kejati Sulsel Ke Kejagung

KORANPANGEP.CO.ID - Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) kembali mempermasalahkan masalah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang pernah bergulir pada tahun 2016 lalu, dimana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kajati Sulsel, Jan S Maringka terang-terangan mengekspose ke publik jika penyidikan dugaan korupsi pengadaan alkes telah dihentikan karena tak ditemukan unsur kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kejati sulsel tersebut dinilai oleh ACC Sulawesi sangat tidak profesional, dan bertolak belakang dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di Sulsel dimana dalam kasus Alkes Pangkep BPK temukan banyak kesalahan sejak awal perencanaan hingga pengadaan termasuk melanggar peraturan.

Hal inilah yang membuat ACC Sulawesi mengadukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) ke Jaksa Agung terkait kinerja Kejati Sulsel dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2016 yang dinilai sangat tidak profesional.

“Sejak awal dalam penanganan kasus alkes Pangkep ini, Kejati Sulsel tidak menjalankan kinerjanya secara profesional,” kata Hamka, Peneliti ACC Sulawesi, Kamis (2/7/2020).

Ia menjelaskan jika pihak Kejati Sulsel menyebut hal itu tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut, lalu mengapa Kejati Sulsel menerima pengembalian kerugian negara dari salah seorang tersangka senilai Rp6 miliar yang disebut sebagai uang kerugian negara dalam proyek tersebut, hal ini pun dinilai sebuah keanehan dalam penegakan hukum.

“Dari penyidikan kasus alkes Pangkep ini juga ada 3 orang tersangka masing-masing inisial SC selaku rekanan, S pemilik korporasi dan AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun belakang penetapan tersebut dianulir karena Kejati berasumsi kalau tersangka tersebut telah memgembalikan kerugian negara,” pungkas Hamka.

Sebelumnya diberitakan Pihak ACC Sulawesi pun telah berulangkali meminta Salinan SP3 kasus Alkes Pangkep tersebut secara resmi namun tidak mendapat respon dari kejati Sulsel meski dalam Undang-undang Komisi Informasi Publik (KPI) nomor 14 tahun 2008, disitu disebutkan SP3 bukan dokumen rahasia sehingga bisa diakses oleh publik.

"Pihak Kejati mengatakan penyidikan perkara Alkes dihentikan. Tetapi setelah kami bersurat meminta salinan SP3, tidak direspon apalagi dibalas sampai sekarang, Pihak Kejati Sulsel kami anggap membangkang terhadap Undang-undang Komisi Informasi Publik (KPI) nomor 14 tahun 2008, disitu disebutkan SP3 bukan dokumen rahasia sehingga bisa diakses publik, " ungkap Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun di Makassar saat itu (4/8/2019)

Berikut salinan isi surat ACC Sulawesi yang mengadukan Kejati Sulsel ke Kejagung RI karena dinilai tidak profesional dalam menangani kasus Alkes 2016 lalu.





(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Dinilai Tak Profesional Tangani Kasus Alkes Pangkep, ACC Sulawesi Adukan Kejati Sulsel Ke Kejagung"