Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tidak Terima Vonis Hakim Tipikor Makassar, Mantan Lurah Biraeng Ajukan Banding

KORANPANGKEP.CO.ID - Majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel memvonis hukuman penjara kepada Armin Syanur mantan Lurah Biraeng, Kecamatan Minasatene, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, karena dianggap terbukti bersalah melakukan pungutan liar sertifikat restrebusi tahun 2018 lalu terhadap warganya.

Tak terima putusan itu, mantan lurah ini pun mengajukan banding. Ia mengaku kecewa dengan putusan hakim dan tuntutan jaksa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dalam persidangan, ia mengklaim banyak sangkaan jaksa penuntut umum yang tidak terbutki. Sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa bahkan menguatkan posisinya.

"Senin nanti saya masukkan gugatan banding, sangkaan pungli itu tidak terbukti di persidangan. Banyak saksi yang diajukan jaksa yang justru membenarkan kalau pungutan untuk biaya ukur tanah itu berdasarkan musyawarah yang dihadiri pemilik tanah," tegas Armin, Jumat (5/6/2020).

Armin bersikukuh tak melakukan pungli pada warganya, Ia berdalih dirinya tak menetapkan berapa yang warga harus bayar untuk sertifikat redistibusi gratis tersebut, ia pun menuding yang menerima uang pungutan liartersebut adalah stafnya dikelurahan Biraeng

"Yang menerima uang warga itu juga bukan saya tapi staf saya. Malah banyak warga yang tidak bayar dan saya yang menutupinya pakai uang pribadi," jelas Armin.

Armin menambahkan jika alasan dirinya dinyatakan bersalah karena mengajak masyarakat membiayai operasional biaya pengukuran, maka seharusnya penegak hukum juga memproses semua lurah dan kepala desa yang melakukan hal yang sama seperti dirinya.

"Silakan dicek, semua lurah dan kades melakukan itu karena yang kami tahu pihak pertanahan tak punya anggaran pengukuran. Jadi semua ditanggung pemilik lahan," kata Armin.

Menanggapi hal tersebut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pangkep, Sugiharto, menyebutkan putusan hakim itu tentunya merujuk fakta persidangan. Mantan Lurah Biraeng tersebut terbukti bersalah melakukan pungli terhadap ratusan warga yang menerima program redistribusi tanah.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Sugiharto menyebut mantan lurah ini telah melakukan pungutan sebesar Rp500.000 untuk satu sertifikat tanah program redistribusi pada tahun 2018. Total, Armin disinyalir melakukan pungli sebesar Rp227 juta.

"Putusan (mantan) Lurah Biraeng sudah selesai. Putusannya yaitu putus dakwaan ke satu Pasal 12 e pidana penjara empat tahun dengan denda Rp200 juta, subsider 1 bulan penjara. Ia terbukti melakukan pungli dengan pasal yang terbukti yaitu pasal 12 huruf UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," papar dia.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Tidak Terima Vonis Hakim Tipikor Makassar, Mantan Lurah Biraeng Ajukan Banding"