Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tak Melibatkan Kades dan Lurah, Kajati Janji Selesaikan Pembebasan Lahan KA Secepatnya

KORANPANGKEP.CO.ID - Masih banyaknya lahan jalur kereta api yang belum dibebaskan hingga pertengahan tahun ini di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Maros, hal ini diarenakan masih belum adanya kesepakatan antara harga yang diberikan tim parsial dan masyarakat pemilik lahan yang dinilai harganya yang tidak wajar.

Menanggapi hal itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Firdaus Dewilmar berjanji, proses pembebasan lahan untuk proyek strategis jalur kereta api (KA) Pangkep dan Maros selesai dalam waktu dua bulan.

"Artinya, saat ini pertengahan Juni, dua bulan setelahnya pertengahan Agustus atau berada di Triwulan III,
proses pembebasan lahan untuk proyek strategis jalur kereta api (KA) Pangkep dan Maros selesai dalam waktu dua bulan" Katanya

Keyakinan Firdaus itu, karena proses pembebasan 2.096 lahan berstatus kategori tiga itu tidak perlu melibatkan kepala desa, kepala kelurahan, dan kepala wilayah kecamatan. sebab hak garap lahan, tidak perlu surat keterangan kepala desa dan harga bidang tanah di jalur proyek kereta api sudah ditentukan oleh lembaga aprisial independen.

"Tidak melibatkan lagi Kepala Desa, Lurah dan Camat. Cukup pengakuan penggarap dan diperkuat dua orang saksi dari tokoh masyarakat," ujarnya di sela rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (15/6/2020) siang.

Sementara itu Kepala Wilayah BPN Sulsel, Bambang Priono menyebutkan, yang dimaksud dengan lahan kategori tiga yakni lahan yang dikelola secara ikhlas selama bertahun-tahun.

"Yang dimaksud lahan kategori tiga adalah lahan yang dikuasai dan digarap oleh rakyat secara ikhlas dan sadar selama 20 tahun," katanya.

Sekedar diketahui Proses pembebasan lahan proyek strategis kereta api jalur Makassar – Parepare sudah berlangsung selama tiga tahun. Dalam rentang waktu yang panjang itu, panitia lokal pembebasan lahan baru bisa membebaskan 30 persen lahan yang akan dijadikan bentangan rel kereta api di Sulawesi itu. dan masih ada 70 persen yang mau dibebaskan. Sementara Surat Keputusan Panitia Lokal Pembebasan Lahan akan berakhir Juli 2020.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah segera memperpanjang SK Panitia Lokal Pembebasan Lahan itu. Menurutnya, proses pembebasan lahan proyek kereta api ini akan cepat selesai kalau ada sinergi dari semua kembaga terkait.

“Kalau SK panitia biar besok juga selesai,” kata Nurdin Abdullah.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Tak Melibatkan Kades dan Lurah, Kajati Janji Selesaikan Pembebasan Lahan KA Secepatnya"