Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Polisi Kabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Direktur Politani Pangkep

KORANPANGKEP.CO.ID - Kepolisian Resor kabupaten Pangkajene dan Kepuluan (Pangkep), Sulsel akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Dirut Politani Pangkep, DR.Ir. H Darmawan MP (53 Tahun) yang beberapa hari lalu menabrak seorang ibu paruh baya yang bernama Aida (55 tahun) hingga tewas saat meneyeberang di jalan poros Makassar Pare-Pare kelurahan Bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Rabu (10/6/2020). Pukul 08.45 Wita lalu

Kasat Lantas Polres Pangkep, AKP Mamat Rahmat megatakan penangguhan penahanan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada, yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

"Tadi malam yang bersangkutan mengajukan penangguhan, salah satu rekan kerjanya sebagai penjaminnya. Sesuai undang-undang hal ini diperbolehkan," katanya , Jumat (12/6/2020).

Mamat menyebutkan, jika yang bersangkutan sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban. namun bukan pada ahli warisnya sebab selama ini korban tidak punya ahli waris, baik itu suami ataupun anak.

"Korban belum pernah menikah, sehingga tidak ada ahli waris, namun dari pihak tersangka sudah datang kepada keluarga korban, Dalam surat pernyataannya keluarga korban tidak keberatan, sehingga tersangka mengajukan penangguhan penahanan ke pihak penyidik," Bebernya.menambahkan,

AKP Mamat Rahmat menegaskan meskipun demikian proses hukum akan tetap berjalan, meski pihak tersangka dan keluarga korban telah berdamai, berkas penyidikan masih terus berproses dan tersangka dikenakan wajib lapor,

"Berkas penyidikan masih berjalan, belum SP3," pungkasnya.

Sekedar diketahui dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut berbunyi:

(1). Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. 


(2). Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Jadi, dari pasal di atas dapat kita uraikan mengenai syarat tersangka atau terdakwa mendapat penangguhan penahanan adalah:

  1. Ada permintaan dari tersangka atau terdakwa
  2. Permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim (sesuai kewenangannya masing-masing) yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan
  3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.
(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Polisi Kabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Direktur Politani Pangkep"