Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Diberhentikan Jadi Lurah, Ramli PTUN kan Bupati Pangkep dan Somasi Staf Khusus

KORANPANGKEP.CO.ID - Kisruh pemberhentian H.Ramli mantan Lurah Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep,  oleh Bupati Pangkep secara mendadak karena dianggap melakukan politik praktis kemasyarakat jelang Pilkada Pangkep 2020, rupanya masih berlanjut, bahkan Ramli mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar perihal pencopotan jabatannya tersebut

Hal ini dilakukan Ramli karena merasa apa yang dilakukan Bupati Pangkep terhadap dirinya tak sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan tak ada dasar hukum serta bukti kuat atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya selama ini.

Menurut Ramli, Syamsuddin terkesan melakukan intimidasi atas jabatannya. Sebab, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengeluarkan SK pencopotannya tanpa ada dasar dan melibatkan inspektorat maupun lembaga lain yang legal melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran jabatan dan wewenang yang dimaksud Bupati Pangkep.

“Saya dituduh melakukan politisasi bantuan. Tapi tidak ada bukti legal. Hanya rekomendasi dari staf khusus saja yang digunakan. Padahal harusnya melalui mekanisme lebih legal, berupa hasil penyelidikan Inspektorat, Baperjakat serta lembaga lainnya,” tegas Ramli, Selasa, 2 Juni 2020 saat di Warkop Pemo.

Ramli juga menyebutkan, rekomendasi yang dibuat oleh Muhammad Arsyad Yunus staf khusus bupati Pangkep bidang sosial tersebut pun dianggapnya hanyalah kebohongan. Dari fakta-fakta yang dia dapati di lapangan, warga yang mengadu itu ternyata dipolitisasi dan dimobilisasi oleh oknum yang ingin menjatuhkan dirinya.

“Saya dituduh melakukan politisasi bantuan. Warga yang hadir mengadukan ke bupati itu merupakan warga yang telah menerima bantuan dari pemerintah dari beberapa program. Sedangkan yang saya salurkan berupa 100 paket sembako Covid-19 dsri provinsi untuk warga yang tak tersentuh bantuan. Kita pilih RW 1, karena penyalurannya diagendakan bertahap. Tapi ternyata malah dipolitisasi oleh oknum untuk menjatuhkan saya. Atas dasar itu, staf khusus membuat rekomendasi pencopotan saya tanpa melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti inspektorat,” jelas Ramli.

Oleh sebab itu Ramli pun melayangkan somasi terhadap Staf Khusu Bupati Pangkep, Muhammad Arsyad Yunus atas pembuatan rekomendasi tersebut. Sebab staf khusus dianggap membuat keterangan palsu atas penerbitan rekomendasi tersebut.

“Saya sudah somasi kedua kali. Dalam dua hari kedepan kita akan laporkan ke polisi berupa pidana dugaan pembuatan keterangan palsu untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian jabatan saya,” kata Ramli.

menanggapi hal tersebut staf khusus bupati Pangkep bidang kesejahteraan masyarakat, Muhammad Arsyad Yunus mengaku bahwa persoalan yang terjadi di Anrong appaka adalah murni hasil laporan masyarakat. Dia mengaku tak punya hak dan wewenang untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya.

“Saya hanya sebatas memberikan saran kepada pak bupati. Beliau yang memberikan perintah untuk cek kelapangan, ternyata betul seperti itu. Itulah yang saya laporkan ke pak bupati,” tegasnya.

Kalau masalah somasi, Arsyad mengaku telah menerimanya. Dia pun akan menghadapi persoalan tersebut.
“Mau dia bawa ke mana persoalan ini tak masalah. Saya bekerja untuk rakyat dan telah sesuai mekanisme. Biarkan masuk di ranah hukum, dan hasilnya pasti akan kelihatan nantinya,” pungkasnya.

Secara terpisah, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid mengaku apa yang dilakukan mantan lurah Anrong Appaka tersebut adalah haknya. Namun dia tetap pada pendiriannya mengingat persoalan yang terjadi di lapangan telah berulang.

“Saya tidak gentar kalau di PTUN kan. Silahkan. Satu yang harus diketahui, persoalan saya nonjob-kan dia karena memang fakta di lapangan seperti itu. Saya tidak persoalkan masalah orang mau jelek-jelekan saya, mau berpolitik, tapi ini Maslah masyarakat yang dipermainkan. Bagi saya tidak ada ampun,” ujarnya.

Terkait, apa yang dilakukan staf khusus, Syamsuddin membelah. Menurut dia, staf khsusu telah bekerja sesuai fungsinya.

“Saya yang perintahkan dia untuk melihat di lapangan atas adun masyarakat tersebut. Ternyata betul ada hal seperti itu. Say otomatis langsung nonjob-kan kalau ada yang salah utamanya mengenai masyarakat. Siapapun itu, akan saya tindak tegas,” tegasnya.

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "Diberhentikan Jadi Lurah, Ramli PTUN kan Bupati Pangkep dan Somasi Staf Khusus"