IKLAN

Kahumas BPJS Kesehatan Sebut Iuran BPJS Kesehatan Naik, ini Aspirasi Masyarakat

KORANPANGKEP.CO.ID - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan berlaku 1 Juli 2020 mendatang untuk kelas I dan II mendapat kritikan sebab hal ini dinilai kebijakan itu akan semakin memberatkan rakyat, dimana ditengah pandemi ini pekerja informal sangat sulit kondisi ekonominya, tapi pemerintah malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf akhirnya buka suara terkait rencana iuran yang akan naik mulai 1 Juli 2020 untuk kelas I dan II, serta kelas III yang berlaku mulai 2021. 


Pihaknya menyebut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran telah memenuhi aspirasi masyarakat. Ia mengatakan kenaikan iuran tersebut untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III.

"Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," kata Anas lewat keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).

M Iqbal Anas Ma'ruf menambahkan Kebijakan baru yang mengatur besaran iuran BPJS Kesehatan juga disebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung.

"Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung," ucapnya.

Anas memastikan dengan begini pembayaran ke rumah sakit (RS) akan jauh lebih tertib. Ia pun menginfokan jika data pembayaran RS bisa diakses untuk umum di website BPJS Kesehatan.

"Kondisinya sekarang jauh lebih baik untuk keuangan rumah sakit. Tentu sesuai dengan regulasi, artinya sistem akan disesuaikan. Kami sudah punya pengalaman untuk hal ini," ucapnya.

Sementara itu Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai kebijakan itu akan semakin memberatkan rakyat.Di kondisi seperti ini harusnya pemerintah menjaga daya beli masyarakat bukan semakin membuatnya jatuh dengan menaikkan iuran ini. Pemerintah dinilai sudah kehabisan akal sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa melihat kondisi.

"Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Padahal di pasal 38 di Pepres ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat," ucapnya.

Sekedar diketahui Per 1 Juli 2020 ini kelas I naik lagi jadi 150.000 per orang per bulan. Kelas II jadi 100.000. Kelas III di subsidi Rp 16.500 dan di 1 Januari 2021 naik jadi Rp 35.000 sehingga pemerintah hanya subsidi Rp 7.000.

(ADM-KP)



AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

0 Response to "Kahumas BPJS Kesehatan Sebut Iuran BPJS Kesehatan Naik, ini Aspirasi Masyarakat "

Post a Comment