IKLAN

Warga Pangkep Sambut Gembira Putusan MA Batalkan Kenaikan BPJS Kesehatan

KORANPANGKEP.CO.ID - Pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang gugatannya diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI), Sejak pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU mulai 1 Januari lalu memberikan angin segar dan disambut gembira oleh masyarakat indonesia khususnya masyarakat kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang berpredikat IPM angka kemiskinan tertinggi kedua di provinsi Sulsel versi BPS 

Kasma (45 tahun), seorang janda beranak 4 orang mengaku lega mendengar putusan MA. Pasalnya, dengan keputusan tersebut iuran kepesertaan yang dibayarkannya, termasuk dirinya dan anak-anaknya akan berkurang dan bisa menutupi kehidupan sehari-hari lainnya yang saat ini semakin mahal.

"Saya bayar untuk lima orang sekaligus, jadi saat kemarin naik, itu terasa sekali. Ya walaupun saya pun hanya kelas Mandiri III, tapi tetap saja jadi tambah Rp75 ribu per bulan untuk semua anggota keluarga," ujar Zainab, Senin (11/3/2020).

Kendati lega, namun Kasma turut mempertanyakan, apakah keputusan MA akan berlaku untuk pembayaran iuran bulan-bulan ke depan atau turut berlaku surut. Sebab, ia sudah terlanjur membayar iuran sesuai kenaikan terhitung mulai Januari sampai Maret 2020.

"Nanti kira-kira, kalau memang batal dari awal tahun, itu uang iurannya bagaimana? Apa dikembalikan ke peserta atau langsung ditarik untuk bulan berikutnya ya? Saya masih tidak mengerti," katanya.

Sementara Andi Asrul (40 tahun) mengaku menyesal sudah terlanjur mengurus penurunan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan. Semula, katanya, ia dan keluarganya menjadi peserta kelas Mandiri I. Namun, setelah pemerintah menaikkan iuran sebesar 100 persen, ia memutuskan untuk turun kepesertaan ke kelas Mandiri II.

"Sudah terlanjur turun kelas, nanti urus lagi, susah lagi. Soalnya kemarin lumayan kan dari Rp.80 ribu jadi Rp.160 ribu, mending saya turun kelas, naiknya dikit jadi Rp.110 ribu kalau kelas II kan," katanya.

Ia pun meminta agar BPJS Kesehatan bisa mempermudah proses kenaikan kelas bila pembatalan sudah diresmikan pula oleh pemerintah. Di sisi lain, ia menitip pesan kepada pemerintah agar jangan sampai pelayanan justru menurun bila memang kenaikan iuran batal diberlakukan.

"Takutnya nanti tidak jadi naik, masih defisit, lalu pelayanan jadi dikurang-kurangin. Nanti tidak bisa untuk penyakit ini lah, penyakit itu lah," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat sejak awal tahun. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada 24 Oktober 2019.

Namun keputusan tersebut digugat oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA. Gugatan diajukan karena kenaikan iuran tersebut berpotensi memberatkan hidup mereka. Gugatan akhirnya dikabulkan MA dengan menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur soal kenaikan iuran tersebut tak memiliki kekuatan hukum.  


Dalam pertimbangan putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, MA juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 


Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan. Adapun, gugatan ini awalnya dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019. Mereka keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

(ADM-KP)



AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

1 Response to "Warga Pangkep Sambut Gembira Putusan MA Batalkan Kenaikan BPJS Kesehatan"