IKLAN

Pemkab Pangkep Kembali Sahkan 8 Ramperda Baru, 2 Ramperda Tidak Disetujui DPRD

KORANPANGKEP.CO.ID - DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel kembali mengesahkan peraturan daerah (Perda) setelah sebelumnya 3 pansus yang dibentuk di DPRD Pangkep untuk membahas 10 rancangan Peraturan daerah (Ramperda) yang pada akhirnya menyepakati mengesahkan 8 ramperda menjadi perda untuk dijalankan sebagai regulasi baru oleh pemkab Pangkep nantinya. Senin (16/3/2020)

Dalam masa sidang pertama DPRD Pangkep, eksekutif mulanya menyerahkan sepuluh ranperda untuk dibahas bersama. Namun dalam perjalanan, dua ranperda yaitu ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan tidak ikut disetujui dalam pariputna ini.

Pengesahan Ramperda tersebut dilaksanakan dalam sidang paripurna dewan, yang diteken langsung oleh Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid dan Ketua DPRD Pangkep, Muh Yusran Lalogau, disaksikan seluruh anggota dewan dan OPD pemkab Pangkep.

Sebelum penandatanganan, sidang diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus, dimana ada tiga pansus yang dibentuk yakni pansus I membahas tiga ranperda. Ranperda Kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang IMB. Laporan hasil pembahasan Pansus I dibacakan Ketua Komisi I, Nurdin Mappiara.

"Ketiga jenis ranperda di atas, dapat diterima dan disetujui menjadi Perda," kata Nurdin Mappiara politikus dari partai Hanura ini.

Sementara Pansus II membahas empat Ranperda yakni. Ranperda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mappatuwo, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda tentang Retribusi Jasa Usaha. Lalu, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 4 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Ranperda tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan. Laporan hasil pembahasan pansus II ini dibacakan Ketua Komisi II, Abd Rasyid yang dibacakan Ketua Komisi II, Abd Rasyid.

"Tiga Ranperda disetujui untuk jadi Perda dengan beberapa catatan. Sedangkan Ranperda tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan, dianggap materi muatan sangat teknis, sehingga disarankan hanya untuk diatur dalam peraturan kepala daerah," katanya.

Kemudian Pansus III membahas 3 Ranperda yakni ramperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Ranperda tentang Inovasi Daerah, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembahasan ini DPRD hanya menyetujui 2 ramperda saja, dan menolak 1 ramperda dan tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pembahasan berikutnya. Laporan Pansus III ini dibacakan Ketua Komisi III, Ramli

"Dari 11 anggota Pansus, sembilan anggota berkesimpulan agar Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dikembalikan kepada OPD terkait. Karena dalam perencanaan belum ada penyempurnaan setelah adanya hasil penyelarasan dari kantor Kementerian Hukum dan HAM yang mensyaratkan beberapa bab tambahan," katanya dalam sidang paripurna DPRD Pangkep



Ditempat yang sama Bupati Pangkep H.Syamsuddin Hamid, dalam pidatonya berharap dengan persetujuan ranperda ini menjadi perda dapat mengawal harapan masyarakat untuk lebih sejahtera. 


"Perda ini, tidak mungkin bisa berjalan jika hanya diserahkan kepada eksekutif. Selanjutnya, diharapnya dewan bisa terus mengawasi penerapan perda ini pasca-disetujui untuk direalisasikan.

Syamsuddin menambahkan sebelumnya jajarannya telah menyerahkan 10 ranperda, delapan yang disetujui. dan enggan menyebutkan bahwa kedua ramperda itu disebut sebagai ditolak

"Dua ranperda lainnya itu bukan ditolak, tapi ada yang mesti diperbaiki," pungkasnya.

(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Pemkab Pangkep Kembali Sahkan 8 Ramperda Baru, 2 Ramperda Tidak Disetujui DPRD"

Post a Comment