Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sakip Dapat Predikat CC, Pemkab Pangkep Kehilangan Anggaran DID Milyaran Rupiah

KORANPANGKEP.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel akan kehilangan  Dana Insentif Daerah (DID) setelah kabupaten Pangkep mendapat Predikat "terendah" CC Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang disematkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep baru baru ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).


Bahkan ASN/PNS di Pemkab Pangkep Sulsel ini, terancam bakal tidak mendapatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun ini

Predikat CC yang disandang Pangkep saat ini membuat Kabupaten ini kembali kehilangan anggaran miliar rupiah dari pemerintah pusat pasalnya Dana Insentif Daerah (DID) yang biasa diterima Pangkep dari pusat direkomendasikan oleh Kemenpan-RB kepada Kemenkeu untuk tidak menyalurkan DID ke kabupaten Pangkep.

"Rekomendasinya Kemenpan-RB kepada Kemenkeu, kita tidak bisa dapat DID karena nilai Sakip kita tidak berubah dari tahun lalu. " ungkap Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkep, Jumliati, Kamis (27/02/2020).

Jumliati mengatakan selain tidak dapat DID, akibat akuntabilitas kinerja rendah, ASN Pangkep juga terancam tak dapat TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Hal itu karena predikat Sakip berdampak pada nilai reformasi birokrasi. Sementara nilai reformasi birokrasi juga dipastikan berdampak pada alokasi TPP.

Jumliati mengatakan, mulai tahun ini pengelolaan Sakip ditangani Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Pangkep. Sebelumnya persoalan Sakip ditangani oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Peralihan Kewenagan pengelolaan Sakip ini diatur dalam Permendagri nomor 56 tahun 2018.

Sebelumnya diberitakan Award SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2019 yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) masih dianugerahi predikat CC. Yakni, sebuah predikat “Terendah” dari penilaian SAKIP.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, Senin 24 Februari, di Ballroom Hotel Tenteram, Yogyakarta.

SAKIP adalah sistem yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Dimana, secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil

Tujuan dari evaluasi ini untuk mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil atau result oriented government.

Pada penilaian SAKIP kali ini dinilai berdasarkan 5 poin. Yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Meski poin Pangkep naik beberapa poin dibanding tahun 2018 yaitu 58,12. Tapi poin tersebut beum mampu mengeluarkan pangkep dalam predikat CC atau nilai terendah. Dalam penilaian tersebut Kabupaten Pangkep hanya mendapat penilaian CC dengan total nilai 58,94

Adapun nilai lima indikator penilaian SAKIP Pemkab Pangkep masing-masing: komponen perencanaan kinerja mendapat nilai 18,95, pengukuran kinerja dengan nilai 13,44, pelaporan kinerja dengan nilai 9,83, evaluasi internal dengan nilai 5,86 dan capaian kinerja dengan nilai 10,86.

Dalam acara tersebut Menteri Tjahjo Kumolo sangat berharap agar Pemerintah daerah dengan predikat C dan CC,  komitmen kepala daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya, serta meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan memastikan sasaran strategis yang jelas dan berorientasi ukuran keberhasilan yang jelas dan pada program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan serta rincian kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan.

“Implementasi SAKIP ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan Pemerintah Daerah semata. Oleh karenanya, Kementerian PANRB terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP,” pungkas Menteri Tjahjo Kumolo.

Saat dihubungi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangkep, Abdul Gaffar tak memberikan tanggapan terkait hal ini. Ia hanya meminta diberi waktu, tapi hingga berita ini ditulis, ia tak memberi jawaban.

"Iye ditunggu," ucapnya singkat melalui WhatsApp, Rabu (26/2/2020).

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Pangkep, Imam Takbir menjelaskan, untuk meningkatkan predikat SAKIP tahun depan, dibutuhkan komitmen dari seluruh OPD dalam merumuskan sasaran kinerja di masing-masing level struktur pemerintah.

Menurutnya, sasaran setiap program tidak hanya berorientasi proses tapi hasil atau outcome sesuai rumusan tujuan sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD.

"Monev perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada proses benar atau salah tetapi faktor pendorong dengan penghambat seharusnya menjadi benang merah perbaikan kinerja," terang Imam.

Imam mengatakan, predikat CC tersebut menunjukkan bahwa birokrasi telah bekerja namun diakuinya belum maksimal.

Berikut daftar predikat SAKIP untuk Pemda di Sulsel:

Predikat B :
1. Bulukumba
2. Pinrang
3. Lutim
4. Bantaeng
5. Sinjai
6. Gowa
7. Makassar

Predikat C :
1. Jeneponto
2. Sidrap
3. Enrekang
4. Maros

Predikat CC :
1. Palopo
2. Toraja Utara
3. Bone
4. Tator
5. Wajo
6. Barru
7. Luwu
8. Pare2
9. Lutim
10. Soppeng
11. Selayar
12. Pangkep

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "Sakip Dapat Predikat CC, Pemkab Pangkep Kehilangan Anggaran DID Milyaran Rupiah "