Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Nurdin Abdullah Pastikan Tak Ada Penghapusan Honorer di Kabupaten/Kota di Sulsel

KORANPANGKEP.CO.ID - Adanya Rumor yang beredar tentang rencana pemerintah melakukan penghapusan tenaga honorer baik di pusat dan daerah rupanya membuat para tenahga honorer di indonesia termasuk di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel menjadi galau dan risau utamanya bagi para honorer yang sudah sekian tahun mengabdikan dirinya membantu pemerintah melayani

Menanggapi hal tersebut gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof. Nurdin Abdullah dengan tegas memastikan tidak ada penghapusan tenaga honorer yang di daerah Sulsel, Pasalnya Keberadaan tenaga Honorer dan tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur sipil negara (ASN). Apalagi kemampuan keuangan daerah saat dianggap juga bisa memenuhi hal tersebut.

Menurut dia, honorer di Sulsel tak perlu khawatir, karena Pemerintah tak memberlakukan kebijakan penghapusan honorer secara merata, dan tergantung dari kemampuan kabupaten/kota.

"Jadi tidak ada penghapusan, jangan sampai salah menafsirkan, sehingga membuat banyak orang resah," kata Nurdin di Kota Makassar, Jadi Honorer tidak usah ragu, karena itu kebijakan ini tergantung kemampuan daerah masing-masing, jadi jangan dipikirkan lagi," Ungkap Nurdin

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo membantah ada penghapusan tenaga honorer di daerah. Alasannya Kemenpan-RB melihat tenaga honorer masih dibutuhkan oleh daerah.

"Istilahnya bukan penghapusan yah karena tenaga honorer sebenarnya masih dibutuhkan oleh daerah, urusan daerah kami serahkan ke daerah," katanya di Makassar, Sabtu (25/1).

Hanya saja, Tjahjo mengungkapkan, berdasarkan undang-undang yang ada bahwa tenaga pusat hanya ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke depan.

Dengan demikian, penghapusan tenaga honorer hanya berlaku untuk tenaga honorer yang berada di kementerian pusat, meski juga tetap ada pembatasan untuk daerah.

Berdasarkan data Kemenpan RB, terdapat 118.000 pegawai di ibu kota dan hanya 16 persen yang akan pensiun pada 2023. Selebihnya khusus ASN dan P3K akan dipindahkan ke ibu kota baru.

"Itu pun masih kita beri tenggang waktu tiga tahun. Saya saat ini tengah menyelesaikan karena sekarang belum selesai semua tenaga-tenaga honorer itu," ujarnya.

Meski demikian, Tjahjo juga menegaskan kepada pemerintah daerah masing-masing agar menyiapkan pos anggaran jika ingin melakukan perekrutan tenaga honor, sebab terkait hal ini dibutuhkan penataan yang baik.

Menurut dia, Sulsel mampu membuat inovasi regional yang baik, strategi revitalisasi daerah sesuai masyarakat dan alam yang ada.

"Seperti Makassar, kalau perlu tenaga honor untuk kebersihan maka disiapkan posnya, anggarannya berapa. Karena kepala daerah butuh orang juga, ASN masih kurang di daerah, yang penting ke depan kan harus ditata dengan baik," katanya.

Selain itu, Kemenpan-RB juga memberikan kesempatan satu kali bagi seluruh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan beberapa tahapan.

Bagi honorer yang tidak lulus maka kembali digaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerahnya, tentu harus melalui berbagai tahapan.

"Tetapi untuk keputusan itu nanti kita cek lagi ke daerah, apa ada anggarannya atau anggaran dari pusat, tetapi itu kan panjang, belum selesainya bukan karena masalahnya tidak cepat tetapi memang itu kompleks," ungkapnya.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Nurdin Abdullah Pastikan Tak Ada Penghapusan Honorer di Kabupaten/Kota di Sulsel"