IKLAN

Mengingkari Janji Menikahi Adalah Perbuatan Melawan Hukum, ini Dasar Hukumnya

KORANPANGKEPCO.ID - Jangan sembarangan mengumbar janji, apalagi janji untuk mengawini seseorang dengan niat mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Janji untuk mengawini seseorang sudah sering terlontar dari mulut pasangan. Janji cinta tersebut malah sering meninabobokkan pasangan sehingga mereka lupa diri dan melakukan tindakan berlebihan. Misalnya, melakukan hubungan suami isteri sebelum waktunya, atau mengeluarkan harta benda untuk menuruti kehendak sang penjanji agar kelak dinikahi.

Tidak sedikit janji kawin yang akhirnya tidak ditepati. Tidak menepati janji kawin bagi sebagian orang mungkin hal yang biasa. Mempersoalkan janji tersebut sama saja menggantang asap. Apalagi jika pasangan yang mengumbar janji ternyata sudah menikah dengan perempuan atau laki-laki lain.

Sekilas, tidak ada masalah pada kegagalan menikah sesuai janji lisan tersebut. Masing-masing bisa mencari pasangan baru, bukan? Jika janji nikah itu tak terealisasi, bukan mustahil timbul masalah hukum. Pihak yang dirugikan, misalnya perempuan, melaporkan si pria ke kepolisian karena ada harta benda si perempuan yang masih di tangan pria, atau mengajukan gugatan perdata dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Daddy Fahmanadie, mengatakan hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas dan lex certa dari sisi perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, apakah perbuatan tidak menepati janji menikahi bisa diproses pidana ditentukan apakah perbuatan itu telah diatur sebelumnya sebagai perbuatan pidana atau belum. Dari sisi ini agaknya sulit untuk memperoses pidana perbuatan tidak memenuhi janji menikahi. Kalaupun hendak dimintai tanggung jawab dari salah satu pihak, tetap akan perdebatan mengenai kesengajaan dan kesalahan.

“Yang akan diperdebatkan adalah sejauh mana kesalahan dan kesengajaannya,” ujarnya.

Perdebatan itu mungkin muncul karena janji menikahi diucapkan secara lisan sebagai simbol keseriusan salah satu pasangan. Pembuktian janji lisan itu juga bukan perkara mudah. “Kecuali mereka sejak pacaran sudah perjanjian tertulis. Itu lain soal,” ujar Daddy.

Poin pertama, perlu Anda ketahui, pada dasarnya hubungan berpacaran tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dengan istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antara kedua orang yang berpacaran sehingga jika satu pihak dirugikan, maka ia tidak bisa menuntut kewajiban pihak lainnya untuk menanggung ganti rugi.

Akan tetapi, dalam putusan suatu perkara, hakim Mahkamah Agung (MA) secara tegas menyatakan tidak menepati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun ada syaratnya. Dalam artikel Menggugat Janji-Janji Kekasih, Bisakah? dikatakan bahwa jikapria berjanji mengawini ketika telah terjadi hubungan seksual karena janji tersebut kemudian terjadi hubungan seksual atau telah melakukan perbuatan yang dapat dianggap serius dalam tata hubungan kemasyarakatan, seperti telah terjadi pertunangan atau mengumumkan akan terjadinya perkawinan, maka hal itu bisa menjadi dasar untuk menuntut kerugian.

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata’)merumuskan tiga hal. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

Setidaknya ada beberapa putusan MA yang mendukung atau dapat menjadi dasar apabila hendak mengajukan gugatan karena janji mengawini seperti di atas tadi. Di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994, Putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986, dan Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003.

Selain jalur pidana, mungkin saja salah satu pihak menempuh gugatan perdata dengan menggunakan dalil perbuatan melawan hukum. Onrechtmatigedaad umumnya merujuk pada Pasal 1365 BW/KUH Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam praktiknya, onrechtmatigedaad adalah konsep hukum yang mudah digunakan pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan bisa menjadi perangkap dalam hubungan berpacaran yang tak berlanjut ke pelaminan. Tak percaya? Setidaknya, begitulah yang terjadi di Indonesia.

Salah satu yang menjadi yurisprudensi adalah putusan yang dijatuhkan hakim agung Bagir Manan, Parman Suparman, dan Arbijoto, pada petengahan Juli 2003. Dalam putusan ini, majelis hakim agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat. Judex facti dianggap salah menerapkan hukum.

Menurut majelis hakim agung, tidak dipenuhinya janji menikahi mengandung arti Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat, dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan tidak memenuhi janji menikahi itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat asal wajib membayar ganti rugi yang besarnya ditetapkan dalam amar. Jumlahnya sebesar Rp7,5 juta sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membiayai hidup Tergugat selama mereka berdua menjalin asmara.

Dari putusan perkara ini dapat ditarik kaidah hukum bahwa ‘dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat’. Juga dapat diketahui bahwa ini bukan putusan pertama yang menghukum pelaku yang ingkar janji menikahi.

Hakim agung merujuk pada yurisprudensi No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986. Dalam putusan ini, hakim agung menyatakan perbuatan Tergugat asli yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasi sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat asli.

Dalam bukunya Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions), Sudargo Gautama mencatat bahwa putusan 8 Februari 1986 itu mungkin yang pertama kali di Indonesia masalah tidak menepati janji  untuk melangsungkan perkawinan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan diikuti keharusan membayar ganti rugi.

Menurut Prof. Sudargo, putusan Mahkamah Agung ini membuka jalan secara hukum perdata untuk menuntut pihak yang tidak menepati janji menikahi. Padahal janji untuk menikahi tidak dapat membawa penuntutan ganti kerugian. Pasal 58 BW menyebutkan “janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”. Gugatan ganti rugi bisa diajukan jika terbukti sudah ada pemberitahuan akan kawin kepada petugas (Kantor Catatan Sipil) diikuti pengumuman kawin oleh petugas tersebut.

Meski dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal istilah “perjanjian perkawinan”. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian tertulis sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Namun tidak demikian halnya janji menikahi. Pada umumnya, janji menikahi disampaikan secara lisan, bahkan mungkin sebagai bagian dari upaya merayu pasangan. Ada yang berhasil merayu, ada pula yang tidak. Berhasil merayu pasangan berkat iming-iming janji dinikahi, bukan berarti bebas melaksanakan tindakan melanggar hukum. Kalau Anda kebablasan, misalnya, sampai pasangan Anda hamil, akibatnya bisa berantakan.

Dikutip dari laman Hukumonline.com Mahkamah Agung pernah menghukum laki-laki yang mengingkari janji menikahi perempuan. Mengingkari janji kawin adalah perbuatan melawan hukum. dimana pelajaran yang bisa dipetik dari sejumlah putusan yang pernah dijatuhkan Mahkamah Agung berkaitan dengan janji menikahi.

Dalam salah satu putusan (No. 522 K/Sip/1994), MA menghukum si pria (sebut saja D) yang kebablasan bertindak setelah berjanji menikahi, dan bertunangan dengan seorang perempuan (sebut saja R). Gara-gara janji menikahi ‘nyaris’ terealisir, D dan R melakukan hubungan suami isteri sampai sang perempuan hamil.

Kehamilan itu ternyata tidak diharapkan D, dan memaksa calon pasangannya menggugurkan kandungan. Upaya paksa dibarengi dengan pukulan dan tendangan. MA akhirnya menghukum si pria dengan pidana menyerang kehormatan susila, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan mengakibatkan luka berat.

Dalam putusan atas perkara lain, MA secara tegas menyatakan tidak menepati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah perbuatan melawan hukum. Karena itu pula, tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat untuk pemulihan nama baik penggugat. Putusan MA dalam perkara ini seolah mendobrak pakem yang dirumuskan pasal 58 KUH Perdata.

Pasal 58 KUH Perdata merumuskan tiga hal. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

Kembali ke soal perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam sebuah perkara yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, MA menghukum tergugat melakukan PMH gara-gara tidak menepati janji untuk menikahi.

Berdasarkan keterangan atasan tergugat, tergugat sudah memperkenalkan penggugat sebagai calon isterinya kepada orang lain. Beberapa dokumen penting, seperti tabungan, juga sudah diserahkan tergugat kepada penggugat sebagai bukti keseriusannya mau menikahi. Mereka malah hidup bersama.

Tetapi ketika si perempuan menagih janji untuk dinikahi, si laki-laki ingkar. MA menyatakan perbuatan di pria  “melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Karena itu pula, perbuatan si pria dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Begitupun dalam masyarakat yang masih kuat memegang prinsip adat, tidak menepati janji menikahi bisa berakibat fatal. Yang ribut bukan hanya pasangan calon suami-isteri, tetapi juga bisa merembet ke hubungan keluarga besar. Kasus semacam ini pula yang pernah ditangani dan diputus MA. Si laki-laki dianggap melanggar adat pualeu manlu pada masyarakat Biboki, Timor, karena tidak menepati janji menikahi perempuan.

“Jangan takut, saya pasti mengawinimu,” begitulah kata-kata yang sering terucap dari bibir si laki-laki (sebut saja Ed) manakala merayu si perempuan (inisial Mp). Setelah lebih setahun menjalin hubungan, berbekal rayuan janji menikahi, Ed menggauli Mp sampai Mp hamil. Kehamilan Mp akhirnya diketahui keluarganya.

Keluarga berinisiatif menyelesaikan masalah ini secara adat. Keluarga Ed datang dan kembali mengakui perbuatan Ed. Keluarga juga bersedia dihukum secara adat. Namun pas hari yang sudah ditentukan, tak seorang pun keluarga Ed datang. Padahal keluarga si perempuan sudah mempersiapkan acara adat.

Merasa dipermalukan, keluarga si perempuan akhirnya membawa masalah ini ke jalur hukum. Dalam putusannya MA mengutip keterangan ahli. Berdasarkan adat masyarakat Biboki, bila seorang nona bujang telah hamil, lalu dicari tahu siapa pelakunya.

Bila pelakunya tidak mau bertanggung jawab memenuhi janji menikahi si perempuan yang telah dia hamili, si pria dikenakan sanksi adat tatam fani benas sesuai persetujuan kedua belah pihak. MA akhirnya menjatuhkan putusan yang menyatakan si laki-laki dan keluarganya melanggar hukum adat pualeu manleu.

Meskipun putusan-putusan MA ini sudah bertahun-tahun lalu dijatuhkan, tetapi masih kontekstual. Janji menikahi masih sering terdengar sekedar janji atau umbaran kata-kata. Dalam kasus tersebut, ternyata bukan hanya sekedar janji lisan, melainkan sudah ada tindakan atau dampak dari janji tersebut.

Dalam kasus-kasus di atas, MA merujuk pada bukti dokumen, keterangan saksi dan ahli. Dari bukti dokumen, ternyata telah terjadi percampuran keuangan. Dari saksi-saksi terbukti bahwa si laki-laki selalu memperkenalkan si perempuan sebagai calon isterinya kepada orang lain. Dan, dari keterangan ahli, perbuatan si laki-laki sudah melanggar adat istiadat setempat dimana perempuan yang belum menikah seharusnya dihormati calon suaminya.

Merujuk pada kasus yang terungkap ke pengadilan, antara penggugat dan tergugat sudah hidup bersama selama dua tahun. Hidup bersama itu, secara formal, sudah bertentangan dengan hukum. Menurut Sudargo, lembaga hidup bersama seperti yang dijalankan masyarakat Eropa tak dikenal di Indonesia. Jika persoalannya dibawa ke pengadilan, hakim wajib menjaga agar pihak yang berada dalam keadaan lemah dilindungi dari kelakuan yang tak serius dari pihak lainnya.

Dalam perkara pidana, pada tahun 1994 Mahkamah Agung juga pernah menghukum seorang pria yang tak jadi menikahi tunangannya. Tetapi dalam kasus ini, pelaku dan korban sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan si perempuan hamil. Pasangannya meminta agar kandungan itu digugurkan, namun perempuan menolak. Akhirnya, pihak laki-laki melakukan kekerasan kepada pacarnya. Walhasil, hakim menghukum si pria meskipun bukan karena janji menikahi itu.

Dalam perkara lain, hakim menggunakan konstruksi Pasal 378 KUHP (Penipuan) untuk menghukum seorang pria yang tidak menepati janji menikahi. Konstruksi pemikiran ini ditemukan, misalnya, dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu Sumatera Selatan tanggal 5 November 2015.

Dalam kasus ini, terdakwa berjanji menikahi pacarnya dan sudah membicarakan mahar. Terdakwa mendapatkan sejumlah barang dari keluarga saksi korban. Namun kemudian terdakwa melarikan diri ke pulau Jawa untuk menghindari perkawinan dengan saksi korban padahal keluarga saksi korban sudah memesan organ musik. Pada bagian alasan memberatkan majelis hakim menyatakan: ‘akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan keluarganya merasa malu terhadap warga sekitar karena tidak jadi menikah padahal telah mempersiapkan segala sesuatunya’.

Meskipun sudah ada yurisprudensi, tak semua gugatan atas janji menikahi yang diingkari diterima oleh hakim. Dalam salah satu putusan tertanggal 23 Februari 2013, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penggugat asal. Dalam petitumnya di tingkat pertama, Penggugat asal meminta majelis hakim menyatakan Tergugat telah ingkar janji untuk menikahi Penggugat. Namun argumentasi Penggugat ditepis majelis. Majelis hakim agung beralasan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan keperawanan kepada Tergugat asal setelah Tergugat asal berjanji akan menikahi Penggugat.

Pengacara probono LBH Apik, Romy Leo Rinaldo, melihat agak sulit menerapkan tuduhan perbuatan melawan hukum kepada pria yang meninggalkan pacarnya jika pacarnya sudah dewasa. Lain halnya, jika sang pacar masih anak-anak. “Kalau perempuan yang ditinggal usia dewasa sulit mau mengajukan PMH,” ujarnya.

Apapun perbedaan pandangan dan putusan hakim, dan yang jelas berhati-hatilah terhadap ‘perangkap onrechtmatigedaad jika Anda tak ingin terjerat di dalamnya.
(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Mengingkari Janji Menikahi Adalah Perbuatan Melawan Hukum, ini Dasar Hukumnya"

Post a Comment