IKLAN

Kontraktor Proyek Pembangunan Kantor Disdukcapil Pangkep Didenda Rp.721 ribu Perhari

KORANPANGKEP.CO.ID - Proses pengerjaan proyek pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel yang sempat terhenti,  kembali dilanjutkan meski tidak sesuai target kontrak yang telah disepakati sebelumnya atantara pihak Dinas Tata Ruang Pangkep dan pihak CV Mitra Jalah Grup.

Dari Pantauan awak media, Kamis (16/1/2020), pasca beredarnya berita tentang mogok kerja buruh proyek tersebut akibat persoalan gaji yang tak dibayarkan, nampak pihak kontraktor CV Mitra Jalah Grup masih mengerjakan proyek tersebut hingga saat ini, meski masa anggaran tahun 2019 (tahun tunggal) telah habis


Kepala Dinas Penataan Ruang Pangkep Ir Sunandar membenarkan hal tersebut, Dia menyebutkan jika saat ini proyek tersebut mendapat penambahan waktu pengerjaan selama 50 hari kedepan dihitung sejak 1 januari 2020.

"iya masih bekerja hingga saat ini, kontraktornya kami berikan tambahan waktu kerja selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya" Ungkap Sunandar

Meski mendapat tambahan, dia memastikan rekanan akan didenda sesuai aturan berupa 1/1000 dari total nilai anggaran proyek tersebut, dimana nilai total proyeknya sebesar Rp.721 juta untuk tahap II dengan waktu pengerjaan 96 hari kalender

"Total proyeknya Rp.721 juta. Jadi kalau dendanya berlaku maka setiap hari rekanan akan didenda sebesar Rp.721 ribu, sampai pengerjaan selesai." tegasnya.


Sementara itu Korwil Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sulsel, Amiruddin mempertanyakan perihal pembangunan proyek Disdukcapil yang masih berlangsung sampai sekarang mengingat semua proyek di kabupaten Pangkep memakai tahun tunggal bukan tahun jamak  ataupun kontrak Multi Year.

"Kontrak Tahun Tunggal berdasarkan Pepres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Dengan demikian, dalam penetapan jangka waktu pelaksanaan harus memperhatikan batas akhir tahun anggaran." terangnya

Amiruddin menambahkan Perpres 54/2010 beserta semua perubahannya harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi bias dan multitafsir. Merujuk pada Pasal 51 ayat (2), penetapan jangka waktu pelaksanaan pada Kontrak Tahun Tunggal tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggaran (tanggal 31 Desember tahun berkenaan). Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. 


"Hanya saja, pemahaman tentang jangka waktu pelaksanaan yang tertuang dalam Kontrak harus dibedakan dengan masa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 93. Jangka waktu pelaksanaan dalam Kontrak sudah jelas tidak boleh melampaui batas akhir tahun anggran, namun masa keterlambatan penyelesaian pekerjaan boleh melewati batas akhir tahun anggaran." katanya

Sekedar diketahui Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 memberikan ruang kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 50 hari kalender masa keterlambatan. Penjelasan Pasal ini tercantum “cukup jelas”, artinya tidak perlu lagi dimaknai lain. Dengan demikian, tidak ada larangan jika masa keterlambatan tersebut melampaui batas akhir tahun anggaran. Pemberian waktu keterlambatan tentu didasari pada itikad baik (good faith) dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan pekerjaan. Selama masa keterlambatan Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 120).

Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”. Penggunaan kata penghubung “dan” pada Pasal 93 ayat (1) huruf b bermakna bahwa pemutusan Kontrak hanya dapat dilakukan jika memenuhi dua unsur, yaitu: 1). Penyedia lalai/cidera janji; dan 2). Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pemutusan Kontrak tidak dapat dilakukan jika hanya memenuhi unsure yang pertama (lalai/cidera janji).


Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over”. Berdasarkan Penjelasan tersebut, PPK dan Penyedia diharuskan melakukan addendum bukti perjanjian apabila waktu keterlambatan selama 50 hari kalender akan melewati batas akhir tahun anggaran.

Hal yang perlu diadendum hanyalah sumber dana untuk sisa pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut bersumber dari dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya. Prosedur dan mekanisme penganggaran terhadap sisa pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan PPK atas Pemutusan kontrak secara sepihak akibat kesalahan Penyedia diatur pada Pasal 93 Ayat (2): “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan d. Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam”. Tindakan pada huruf a, b, dan c bersifat situasional, sedangkan huruf d  bersifat mengikat.

Pencairan Jaminan Pelaksanaan tidak berlaku pada paket pekerjaan yang tidak menggunakan Jaminan Pelaksanaan (Jasa Konsultansi dan Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Kontrak sampai dengan Rp. 200 Juta). Pelunasan sisa uang muka atau pencairan Jamina Uang Muka tidak berlaku bagi Penyedia yang tidak mencairkan uang muka. Pengenaan denda keterlambatan tidak berlaku jika pemutusan Kontrak dilakukan masih dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan .

Lebih baik memberikan waktu keterlambatan untuk penyelesaian pekerjaan walaupun akan melampaui batas akhir tahun anggaran daripada melakukan pemutusan Kontrak hanya karena alasan batas akhir tahun anggaran. Didalam 19 Bab dan 136 Pasal pada Perpres 54/2010 beserta semua perubahannya tidak ada satu klausulpun yang menyatakan bahwa pemutusan Kontrak diakhir tahun “wajib” atau “harus” dilakukan pada pekerjaan dengan Kontrak Tahun Tunggal.

(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Kontraktor Proyek Pembangunan Kantor Disdukcapil Pangkep Didenda Rp.721 ribu Perhari"

Post a Comment