Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kado Awal Tahun Masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan Resmi Berlaku 1 Januari 2020

KORANPANGKEP.CO.ID - Memasuki tahun baru 2020, masyarakat Indonesia diberi kado dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang resmi berlaku hari ini, per 1 Januari 2020. Keputusan soal kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini sudah disetujui Presiden Jokowi dan termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang ditetapkan dan ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu.

Lalu, berapa kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan masyarakat setiap bulannya?. Sesuai dalam aturan tersebut, iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja meningkat sesuai usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sementara iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah berlaku sejak 1 Agustus 2019. Kenaikan iuran rata-rata mencapai 100 persen. Iuran BPJS Kesehatan Naik, Tertinggi Hingga Rp.160 Ribu

Berikut Besaran Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI): Semula Rp 23.000 per orang per bulan menjadi Rp 42.000.

2. Kelas I: Semula Rp 80.000 per orang per bulan menjadi Rp 160.000.

3. Kelas II: Semula Rp 51.000 per orang per bulan menjadi Rp 110.000.

4. Kelas III: Semula Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42.000.

"Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O," tulis Perpres Nomor 75 itu.

Kenaikan Iuran sebagai Upaya Atasi Defisit

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut kenaikan iuran tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengatasi defisit. Dia menjelaskan, defisit BPJS Kesehatan bisa melebar hingga Rp 77 triliun di 2024 bila tidak ada tindakan sama sekali. Namun, Fachmi optimistis bila kenaikan iuran dilakukan sesuai usulan Menkeu, defisit BPJS Kesehatan bisa teratasi hingga 2024.

"Sampai 2024 enggak ada defisit. 2 tahun pertama berat, setelah itu rapi," kata Fachmi saat berkunjung ke kantor kumparan, di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Layanan Penurunan Kelas Dipermudah


Dengan kenaikan iuran ini, banyak masyarakat yang tidak mampu menghadapinya. Karenanya, BPJS Kesehatan menyebut mempermudah layanan penurunan kelas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pengajuan untuk turun kelas rawat berlaku mulai 9 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020. Setelah lewat tanggal itu, berlaku aturan awal.

"Dalam kurun waktu tersebut, peserta juga diperbolehkan turun dua tingkat dari kelas perawatan yang lama, dan seluruh anggota keluarga dalam 1 KK yang terdaftar peserta mandiri juga mengikuti kelas rawatan yang sama," kata Fachmi saat ditemui di Puskesmas Tanah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (12/12).

Aturan penurunan kelas rawat BPJS Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 sebagai bentuk kemudahan masyarakat mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. PP tersebut merupakan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Fachmi menjelaskan bahwa aturan ini diberlakukan bagi peserta mandiri yang telah melakukan pendaftaran dan membayar iuran pertama sebelum 1 Januari 2020. Penurunan kelas perawatan kurang 1 tahun hanya dapat dilakukan 1 kali, dalam periode 9 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020.

Apabila peserta ingin melakukan perubahan kelas perawatan kembali, dapat dilakukan setelah peserta 1 tahun terdaftar di kelas yang sama. Bagi peserta mandiri yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka pemberlakuan kelas perawatan yang baru adalah 1 bulan berikutnya.

Dokumen Pindah Kelas yang Harus Dipersiapkan


Ada sejumlah dokumen dan syarat yang harus dipenuhi peserta sebelum melakukan perpindahan kelas BPJS Kesehatan. Adapun, proses turun kelas ini hanya dapat dilakukan untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU), seperti pedagang, penyedia jasa, petani, peternak, nelayan, sopir, ojek, dan pekerja lain. Untuk pekerja penerima upah (PPU), kelas akan disesuaikan oleh pihak BPJS.

Dokumen yang perlu dipersiapkan peserta untuk penurunan kelas adalah sebagai berikut.

1. Kartu tanda penduduk (KTP)

2. Kartu BPJS Kesehatan

3. Kartu keluarga (KK)

4. Form perubahan data yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai. Formulir dapat diperoleh di kantor BPJS terdekat.

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "Kado Awal Tahun Masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan Resmi Berlaku 1 Januari 2020"