Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kasus Dugaan Pungli Sertifikat Tanah di Kelurahan Biraeng Pangkep Segera Disidangkan

KORANPANGKEP.CO.ID - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) program redistribusi penerbitan sertifikat gratis dari BPN/ATR di Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, (Pangkep) Sulsel, yang diduga melibatkan oknum mantan lurah Biraeng Armin Syanur, SE kini menapaki babak baru.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep mengungkapkan pihaknya telah melimpahkan kasus dugaan korupsi mantan Lurah Biraeng Armin Syanur yang tersandung kasus dugaan pungli atas program redistribusi sertifikat tanah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Hal ini diungkapkan Kepala Kejari Pangkep, Firmansyah Subhan, saat peringatan hari anti korupsi Internasional tanggal 9 Desember 2019 di kantor kejari Pangkep, dalam keterangan persnya, menyebutkan kasus dugaan pungli sertifikat tanah ini segera disidangkan dan saat ini pihaknya tinggal menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor.

Menurut Firmansyah dalam menjalankan aksi punglinya, mantan lurah tersebut menggunakan kaki tangannya memungut biaya untuk redistribusi sertifikat tanah, padahal dalam program prima itu, seluruh kegiatan dianggarkan melalui APBN. Ia menambahkan dari penyidikan, kasus ini merugikan negara sebesar Rp277 juta.

"Ada warga yang mengaku membayar sampai Rp13 juta padahal ketentuan sesuai perbup pembayaran untuk prona maksimal Rp250 ribu untuk pembayaran patok dan materai," terang Firmansyah, Senin (9/12/2019).

Sebelumnya diberitakan Armin Syanur, SE oknum mantan kepala kelurahan biraeng (saat ini sudah pindah tugas menjadi kepala kelurahan Bontoa) Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Sulsel, diduga mentransaksikan sertifikat gratis yang diprogramkan pemerintahan Joko Widodo hingga Rp.500.000 perbidang, bahkan oknum Mantan lurah Biraeng tersebut mematok biaya pengurusan Akte Hibah hingga Rp.7 juta. .

Hal ini terungkap saat penyerahan sertifikat gratis ke masyarakat oleh Bupati Pangkep H.Syamsuddin Hamid, di rumah jabatan Bupati Pangkep, Kamis, (27/12/2018) lalu. yang dihadiri ratusan warga dari dua kelurahan yakni kelurahan Biraeng dan Kelurahan Minasatene, kecamatan Minasatene Pangkep.

Syamsudin saat itu dengan bangga menyampaikan hal ini di hadapan warganya jika ini sertifikat gratis dari pemerintah, namun dibantah oleh salah seorang warga yang datang saat itu jika mereka melakukan pembayaran atas penerbitan sertifikat tersebut ke kantor kelurahan Biraeng.

(ADM-KP)

Post a Comment for "Kasus Dugaan Pungli Sertifikat Tanah di Kelurahan Biraeng Pangkep Segera Disidangkan "