IKLAN

Data BPS 2019, Tingkat Angka Kemiskinan Kabupaten Pangkep Tertinggi Kedua di Sulsel

KORANPANGKEP.CO.ID - Meski berfluktuatif setiap tahunnya, dan angka kemiskinan di kabupaten menurun sekitar 1,04 persen dibandingkan tahun 2018 lalu yang berkisar sekitar 15,10 persen dan tahun 2019 ini warga miskin Pangkep 14,06 persen namun angka tersebut masuk dalam kategori miskin dan masih sangat tinggi, dan masih menempatkan kabupaten Pangkep diurutan tertinggi kedua penduduk miskinnya setelah kabupaten Jeneponto

Hal ini terungkap setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, merilis persentase data penduduk miskin, di 24 kabupaten / kota se-Sulawesi Selatan. Data tersebut dipaparkan pada rapat koordinasi terkait kemiskinan yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/12/2019) Kemarin,

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, angka kemiskinan tertinggi masih ditempati Jeneponto, yakni sebesar 14,08 persen dari jumlah penduduknya. Kemudian disusul Pangkep 14,06 persen, Luwu Utara 13,06 persen, Selayar 12,08 persen, dan Luwu 12,07 persen. Sementara terendah yakni Makassar 4,02 persen, Sidrap 4,07 persen, dan Parepare 5,02 persen.

Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Sulsel, serta pemanfaatan satu data basis terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial kabupaten/kota untuk penajaman ketepatan sasaran penerima manfaat, khususnya penduduk miskin.

Menurut Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018, angka kemiskinan tahun ini menurun sekitar 24,83 ribu jiwa. Persentasenya, penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan pada periode Maret 2018 sebesar 9,0 persen, turun menjadi 8,69 persen per Maret 2019.

Dia mengatakan, Dinas Sosial masing-masing daerah harus terus menerus melakukan validasi dan akurasi data agar bisa menjadi rujukan untuk mengambil kebijakan.

“Kita harus terus menerus melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin. Ini untuk menentukan kebijakan seperti apa yang akan diambil,” kata Andi Sudirman.

Kendati angka kemiskinan di provinsi ini masih ratusan ribu jiwa, sejauh ini bantuan pengentasan kemiskinan dinilai belum maksimal, sehingga persentase kemiskinan Sulsel terus berkutat di angka 9 hingga 10 persen.

Pemprov sendiri saat ini tengah menggenjot perbaikan pembangunan di desa, mulai dengan membuka akses jalan terisolir hingga pembenahan irigasi. Sebab, sejauh ini desa menjadi kantong kemiskinan, yang didominasi kalangan petani.

Selain itu, Sudirman mengatakan, pihaknya juga telah mengalokasikan bantuan daerah yang cukup besar dibanding sebelumnya, yakni sebesar Rp500 miliar. Langkah itu untuk menunjang percepatan pembangunan di daerah.

“Penyebab kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan, sehingga kita bangun dulu daerah terisolir, infrastruktur jalan, dan sistem irigasi. Karena masyarakat miskin banyak di desa. Kita lebih banyak membuat program yang langsung ke masyarakat kecil. Makanya harus ada stimulan progress dan kerja sama semua elemen kota, kabupaten, provinsi hingga pusat, dan programnya harus segaris,” kata Sudirman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Sulsel Imran Jausi, mengaku pengentasan kemiskinan memang masih bertumpu pada bantuan pusat. Pihaknya mengandalkan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan tunai.

Di Sulawesi Selatan ada 321.950 keluarga penerima PKH. Jumlah penerima terbanyak ada di Kabupaten Bone 38.315 keluarga, Jeneponto 26.232, dan Gowa 26.084.
Imran menjelaskan bahwa setiap tahun, keluarga penerima PKH mendapatkan bantuan dengan jumlah maksimal Rp1,75 juta per keluarga. Penerimannya dibagi empat tahap pembagian (per triwulan).

“Jumlah bantuan yang diterima bergantung pada jumlah komponen yang ada dalam keluarga. Semisal, ada anak sekolah, ibu hamil, balita, lanjut usia, dan penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Tahun depan, kata Ilham, jumlah penerima PKH tidak mengalami kenaikan. Namun dari segi nominal akan naik dua kali lipat. Itu sesuai aturan dari Kementerian Sosial. Untuk Sulsel sendiri, kucuran anggaran dari pemerintah pusat mencapai Rp1,12 triliun.

Ia berharap penerima manfaat PKH tidak menggunakan bantuan dana untuk konsumtif, tetapi pada kegiatan produktif. Namun, menurutnya, dari segi jumlah bantuan yang diterima, sebenarnya tidak begitu besar. Sehingga masyarakat tidak bisa mengandalkan bantuan dari program ini sebagai penunjang hidup sehari-hari. “Karenanya, kurang relevan jika program ini disebut membuat masyarakat menjadi bergantung dan tidak bekerja,” tegasnya.

Ia mencontohkan, pendamping bisa mengarahkan keluarga penerima manfaat (KPM) yang mampu berdagang untuk memulai usaha perdagangan. Itu cara paling cepat untuk mereka naik kelas atau keluar dari kelompok keluarga prasejahtera.

Tahun depan, Dinas Sosial juga sudah menganggarkan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang juga menjadi salah satu program untuk memberikan stimulan bagi masyarakat untuk bisa berusaha secara mandiri.

“Saya lupa berapa anggarannya. Tapi KUBE itu dari APBD, termasuk untuk disabilitas juga kita bantu,” tukasnya.

Anggota DPRD Sulsel memberi respons berbeda atas tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini. Ketua Komisi B yang juga legislator Partai Nasdem Andi Rachmatika Dewi, meminta agar pemerintah kabupaten lebih banyak berbuat.
“Jadi pemerintah kabupaten harus lebih banyak menyiapkan program pemberdayaan masyarakat secara langsung, berupa pembinaan dan pelatihan,” ujar Cicu, panggilan akrab Andi Rachmatika Dewi, kemarin.

Hal berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi E Ince Langke IA.Legislator Partai Golkar Sulsel ini menegaskan, kenyataan tersebut menjadi tantangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

“Dinantikan berbagai kebijakan strategis pemprov untuk menjawab secara siginifikan. Tingginya angka kemiskinan di Sulsel tentu kebijakan dalam bentuk program-program ril dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sepenuhnya pasti akan terdukung oleh DPRD,” ujar mantan ketua DPRD Selayar ini.

Selain itu, Arum Spink dari Komisi E DPRD Sulsel juga memberikan peringatan agar masalah tersebut menjadi perhatian. “Ini wajib menjadi perhatian kita semua, khususnya pemprov. Kita tidak punya alasan, kecuali menurunkan program secara terintegrasi kepada semua OPD. Jadi semua OPD dalam melaksanakan program harus menyentuh pada pengentasan kemiskinan,” tandasnya.

Pakar Ekonomi Pertanian Unhas Mahyuddin, menambahkan penurunan angka kemiskinan di Sulsel tidak membanggakan. Kenapa, karena jauh dari harapan nasional. Angka penurunannya lebih rendah dari target.

“Betul menurun, tapi kita lihat penurunan secara nasional itu lebih turun drastis. Kebijakan nasional lebih efektif dibanding kebijakan daerah. Nasional misalnya, turun 0,3 persen, sementara Sulsel hanya 0,1 persen. Jadi saya bilang (penurunannya) belum membanggakan,” kata Mahyuddin.

Ia bilang ada beberapa faktor yang masih memengaruhi angka kemiskinan di Sulsel. Dari sektor pendidikan misalnya, dominan warga Sulsel di pedesaan hanya lulus SD. Pendidikan wajib 12 tahun belum sepenuhnya berlaku.

Lalu pada sektor kesehatan, Sulsel masih dihantui angka harapan hidup yang rendah, dan tingginya gizi buruk dan stunting. “Kemudian dari sektor infrastruktur belum sepenuhnya merata, dan juga lapangan kerja yang didominasi oleh tenaga kerja informal. Jadi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih bermasala
h. Padahal ini akar penyebab kemiskinan,” tandasnya.

Berikut ini, persentase penduduk miskin di 24 kabupaten /kota, yang disampaikan dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Kota Makassar: 4,28%
2. Sidrap: 4,79%
3. Parepare: 5,26%
4. Wajo: 6,91%
5. Luwu Timur: 6,98%
6. Soppeng: 7,25%
7. Bulukumba: 7,26%
8. Gowa: 7,53%
9. Palopo: 7,82%
10. Pinrang: 8,46%
11. Barru: 8,57%
12. Takalar: 8,70%
13. Bantaeng: 9,03%
14. Sinjai: 9,14%
15. Maros: 9,89%
16. Bone: 10,06%
17. Enrekang: 12,33%
18. Tana Toraja: 12,35%
19. Toraja Utara: 12,41%
20. Luwu: 12,78%
21. Selayar: 12,83%
22. Luwu Utara: 13,60%
23. Pangkep: 14,06%
24. Jeneponto: 14,88%



(ADM-KP)


AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

0 Response to "Data BPS 2019, Tingkat Angka Kemiskinan Kabupaten Pangkep Tertinggi Kedua di Sulsel"

Post a Comment