Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bupati Pangkep Akan Laporkan OPD Yang Berkinerja Buruk Ke KPK dan BAKN Pusat

KORANPANGKEP.CO.ID - Tahun Anggaran 2019 segera berakhir, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pemkab Pangkep) Sulsel telah mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya terdapat 8 OPD dinilai kinerjanya buruk atau tidak bagus.

Salah satu indikator yang dijadikan acuan adalah Laporan Kinerja yang tidak dilakukan secara online ke KPK dan BAKN tentang reformasi birokrasi daerah Kabupaten Pangkep, masih masuk dalam zona merah.

Kedelapan OPD yang berkinerja buruk berdasarkan evaluasi, yang dimaksud yakni 1. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 3. Dinas 4. Pertanahan, 5. Dinas Statistik 6. Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan 8. Dinas Perikanan 

Hal ini dibenarkan oleh Staf Khusus Pemda Pangkep, Muhammad Arsyad Yunus, mengatakan kinerja sejumlah OPD di lingkup Pemkab Pangkep masih belum bisa Maksimal, sehingga penilaian dalam reformasi dan birokrasi masih dianggap buruk. para OPD dianggap buruk atau tidak baik.

"Dinas Statistik ini, soal data kan tentu kita lihat seperti apa kinerja mereka. Begitupun, dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu kurang maksimal." Terang Muhammad Arsyad Yunus

"Pelayanannya yang kurang maksimal, banyak tertunda-tunda perizinannya. Harusnya kalau ada yang memperlambat itu dikoordinasikan dengan pimpinan," ujarnya.

Harusnya, kata Arsyad OPD ini melaporkan secara berkala melalui sistem online dan mereka ini kurang kreatif. Dia menambahkan, saat ini para OPD tersebut telah dievaluasi dan nantinya, hasil evaluasi akan disampaikan ke Bupati Pangkep.

Dia menjelaskan penilaian itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui kinerja aparaturnya serta memperbaiki kinerja para OPD tahun 2020 mendatang

"Semoga dengan adanya evaluasi ini, para kinerja OPD bisa lebih maksimal di tahun 2020," jelas Arsyad.

Sementara itu Bupati Kabupaten Pangkep, H. Syamsuddin A Hamid, mengatakan akan melaporkan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pangkep yang tidak melaporkan hasil kinerjanya, ke KPK dan ke BAKN pusat.

"Kita akan laporkan, OPD yang tidak capai target. Laporan itu akan ke KPK dan ke BAKN," kata Syamsuddin, Selasa (31/12/2019).

Sebelumnya diberitakan kabupaten Pangkep masuk dalam Daerah Zona Merah Reformasi Birokrasi karena tidak mengisi data pada sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

integrasi reformasi birokrasi tersebut sangat penting. Mengingat, TPP nantinya harus mendapat rekomendasi kemendagri. Begitu pula pemberian DAU dan DAK. Bersumber dari APBN.

“Karena ada aturan Permendagri nomor 12, itu pemberian TPP di koordinasikan dengan Kemendagri, salah satu persyaratannya adalah reformasi birokrasi, bisa saja tidak bisa menggunakan TPP dan ketika mereka melanggar itu maka berhadapan dengan BPK, termasuk penggurangan DAU, DAK bahkan bisa ditahan," Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulsel, Tautoto Tanaranggina di Hotel Grand Asia, Makassar, Kamis (5/12/2019) lalu.

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "Bupati Pangkep Akan Laporkan OPD Yang Berkinerja Buruk Ke KPK dan BAKN Pusat"