Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Berada di Zona Merah Reformasi Birokrasi, PNS Pangkep Terancam Tidak Terima TPP

KORANPANGKEP.CO.ID - ASN/PNS di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, terancam bakal tidak mendapatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2020 mendatang setelah kabupaten Pangkep berada di zona merah reformasi birokrasi, diantara 10 kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan.

Hal ini diungkapkan oleh Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengungkap di Hotel Grand Asia, Makassar, Kamis (5/12/2019). Toto menjelaskan, 10 kabupaten yang masuk dalam zona merah reformasi birokrasi itu karena tidak mengisi data pada sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Lebih jauh Toto menjelaskan, integrasi reformasi birokrasi tersebut sangat penting. Mengingat, TPP nantinya harus mendapat rekomendasi kemendagri. Begitu pula pemberian DAU dan DAK. Bersumber dari APBN.

“Karena ada aturan Permendagri nomor 12, itu pemberian TPP di koordinasikan dengan Kemendagri, salah satu persyaratannya adalah reformasi birokrasi, bisa saja tidak bisa menggunakan TPP dan ketika mereka melanggar itu maka berhadapan dengan BPK, termasuk penggurangan DAU, DAK bahkan bisa ditahan,” ungkapnya.

"Karena ada aturan dari Kemendagri, Permendagri nomor 12, itu pemberian TPP dikoordinasikan dengan Kemendagri. Jadi semua TPP itu, salah satu syaratnya itu adalah reformasi birokrasi, antara lain (yang belum dimasukkan ke PMPRB) itu peta proses bisnis, ada yang masuk di dalam 8 area perubahan," katanya.

Selain itu, komponen lainnya seperti road map reformasi birokrasi juga belum dimasukkan 10 kabupaten yang berada di zona merah tersebut. Menurutnya, bisa saja sejumlah kabupaten telah menyelesaikan aspek penilaian reformasi birokrasi di tingkat kabupaten.

"Tapi dia tidak input sehingga tidak masuk di pusat, tidak ada hasilnya di pusat, itu persoalannya. Sehingga kita evaluasi, itu harus segera dia masukkan. Kita sampaikan dia segera," ujarnya.

Untuk itu Pemprov Sulsel terus melakukan sosialisasi kepada kabupaten yang masih berada di zona merah reformasi birokrasi.  Melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemrov Sulsel, maka dievaluasi tahapan yang dilakukan kabupaten dalam memasukkan data di PMPRB. Dengan demikian kabupaten yang berada di zona merah reformasi birokrasi masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan.

"Ini kan nanti penilaiannya bulan April, jadi makanya nanti, ini kita sudah genjot, keliling ini Biro Ortala ke kabupaten/kota yang zona merah," ujarnya.

Berikut Daftar Daerah yang Masuk Zona Merah Reformasi Birokrasi:

1. Kabupaten Pangkep
2. Kabupaten Enrekang
3. Kabupaten Luwu
4. Kabupaten Soppeng
5. Kabupaten Jeneponto
6. Kabupaten Sidrap
7. Kabupaten Toraja
8. Kabupaten Toraja Utara
9. Kabupaten Selayar
10.Kabupaten Bone

(ADM-KP)


Post a Comment for "Berada di Zona Merah Reformasi Birokrasi, PNS Pangkep Terancam Tidak Terima TPP"