IKLAN

Tak Setuju Harga Ganti Rugi Lahan KA, Suhendi: Silahkan Ambil Uangnya di Pengadilan

KORANPANGKEP.CO.ID - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan Kereta Api (KA) jalur Makassar-Parepare beroperasi mulai Agustus 2020 mendatang, meski dalam hal pembebasan lahan jalur rel kereta api hingga saat ini tak kunjung tuntas untuk daerah Kabuoaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Maros, Sulsel.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulmafendi, menjelaskan, untuk memuluskan target itu, kegiatan fisik mulai dilakukan. Khususnya di daerah yang dilalui rel.

“Kita ingin mempercepat pembangunan kereta api ini, Hal ini tentunya akan membantu pembangunan di Sulsel dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tahun depan kita operasikan, walaupun belum sepenuhnya” kata Zulfamendi saat menghadiri pembayaran ganti kerugian lahan KA di Kantor Camat Marang, Pangkep, Rabu, (6/11/2018) Kemarin

Untuk itu pihaknya berjanji berupaya terus menerus mengupayakan agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat. Untuk pembayaran ganti kerugian lahan ini, pihaknya menetapkan mekanisme pembayaran dengan melihat lokus tanah yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yakni, jenis tanah.

Pertama tanah yang bersertifikat dengan alas tanah yang sudah jelas. Kedua, tanah yang masuk kawasan hutan lindung. Ketiga tanah yang masuk fasum dan fasos. Keempat tanah yang alas haknya belum jelas atau masih lemah.

Saat ini, dari 2.196 bidang lahan di Pangkep dengan total lahan 203 hekatare, baru lima pemilik yang berkasnya telah rampung diverifikasi dan telah disetujui, pembayaran ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kereta api. pihaknya juga menargetkan tahapan pembayaran ini rampung pada bulan ini juga

“ Itu sesuai dengan kesepakatan kita waktu rapat, bahwa November ini semua pembayaran sudah selesai,Insyaallah pekan depan akan ada lebih banyak lagi bidang tanah yang kita selesaikan pembayarannya ” jelas Zulmafendi.

Bagi pemilik lahan yang belum setuju dengan harga dari pemerintah, ada mekanisme tersendiri yang mengaturnya.

“Kami ini tidak bisa merubah harga, karena itu sudah ada yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang punya kewenangan dalam menentukan nilai harga tanah yang ditaksir,” paparnya.

Pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah untuk jalur kereta api Makassar-Pare Pare tahap III  dilaksanakan di Kantor Camat Marang tersebut, Lima bidang tanah terkena jalur rel kereta api di Pangkep sudah dibayarkan uang ganti ruginya. Empat bidang berada di Kecamatan Marang dan satu bidang lainnya di Kecamatan Minasatene.

Kelima penerima ganti rugi lahan tersebut diantaranya Azikin dari kelurahan Attangsalo, dengan luas lahan 5287 m2 dan nilai ganti kerugian Rp.578.224.000. Abdullah Laba dari Kelurahan Bonto-bonto dengan luas lahan 1316 m2 dan nilai ganti rugi kerugian Rp.101.701.000. Syarifuddin Dg Nessa dari Kelurahan Bonto-bonto dengan luas lahan Rp.161.311.000.

Selanjutnya M.Yusuf dari Kelurahan Marang dengan luas lahan Rp.336.511.000. Nurhayati dari Kelurahan Minasatene dengan luas lahan Rp.486.358.000. Total nilai ganti rugi untuk kelima bidang Rp 1.664.105.000. kelima bidang yang dibayarkan tersebut telah memiliki alas hak yang sah dan memiliki sertifikat

Ditempat yang sama, Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulsel, Dadang Suhendi menambahkan saat ini sudah ada 95 bidang yang setuju dibayarkan ganti ruginya. Dia menyebut, sebanyak 1.500 lebih itu dikonsinyasi ke pengadilan negeri. Jadi, kata Dadang ada dua sistem yakni sistem bayar langsung dan bayar titipan.

"Jumlah 95 orang ini bertahap pembayarannya, hari ini 5 dulu dan pekan depan kemungkinan akan dibayarkan 90 orang ini tergantung validasi dari BPKP seperti alas hak dan dokumen-dokumennya memenuhi syarat, Tentu, dari 1.500 lebih itu masih ada yang berperkara itu diberikan waktu 14 hari mengajukan gugatan." ungkapnya.

Suhendi menjelaskan mereka yang belum setuju ada 1.276 bidang, 656 menunggu penyelesaian sidang, kasasi 90 dan sementara direvisi perencanaanya 474 bidang. dan mengingatkan agar pemilik lahan yang tak setuju untuk menunggu putusan pengadilan dan mengambil uang ganti ruginya di pengadilan sesuai putusan pengadilan nantinya

"Mereka yang menolak biaya ganti rugi dan tidak sesuai besarannya itu kan diberikan waktu 14 hari, bukan demo, Jadi mereka yang tidak setuju, yah konsinyasi dan silahkan ambil uangnya di pengadilan. Kita tunggu putusan pengadilan. Jadi jika pengadilan memutuskan apa yang jadi kemauan masyarakat yah kita ikuti aturan" Tegas Suhendi

(ADM-KP)



AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Tak Setuju Harga Ganti Rugi Lahan KA, Suhendi: Silahkan Ambil Uangnya di Pengadilan"

Posting Komentar