IKLAN

Duh, DPRD Kesal, TPAD Pemkab Pangkep Telat, Warga Kecewa Dicuekin Saat Berdemo

KORANPANGKEP.CO.ID - Anggota Banggar DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merasa kesal karena rapat pembahasan RAPBD Kabupaten Pangkep Tahun 2020 antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pangkep pada hari ketiga ini, Kamis (28/11/2019) molor selama beberapa jam, yang seyogyanya dimulai pada pukul 09.00 wita. Molornya rapat anggaran , lantaran TAPD Pemkab Pangkep terlambat datang ke kantor DPRD.

Kekesalan ini diutarakan oeh ketua Fraksi Nasdem DPRD Pangkep, Haris Gani mengatakan, sesuai kesepakatan kemarin malam, rapat akan dilanjutkan Kamis pagi pukul 09.00 Wita hari ini. Namun, hingga pukul 14.00 (wita), hanya beberapa orang anggota TAPD yang hadir.

Haris menyebut, TAPD cukup sering terlambat mengikuti rapat bersama Banggar. Padahal, jika pembahasan dan penetapan RAPBD melawati ketentuan, maka selama enam bulan tidak ada gaji yang dibayar.

"Kalian lihat saja sendiri. Saat ini rapat belum dilakukan. Padahal kita sudah menunggu dari jam 9 pagi. Sesuai rapat semalam disepakati rapatnya digelar jam 9, tapi sampai sekarang TAPD belum juga hadir, TAPD ini tidak menghargai Banggar. Ini sudah berapa kali seperti ini, dijadwalkan pagi mereka datang habis zuhur. Nah kalau terlambat siapa yang mau disalahkan," ujarnya.

Setelah hampir enam jam menunggu, rapat akhirnya dibuka tanpa kehadiran Ketua TAPD, Hj.Jumliati. Ketua TAPD hanya diwakili Sekretarisnya, Abdul Gaffar. Hal itu membuat Haris Gani, mempertanyakan alasan tidak hadirnya ketua TAPD.

"Kenapa pimpinan TAPD tak hadir?. Ini sangat penting, siapa yang mau tanggung jawab terkait keputusan rapat ini. Kita sudah menunggu dari pagi sampai sekarang rapatnya tidak dihadiri pimpinan," katanya.

Anggota Banggar lainnya, dari Partai PDI Perjuangan Abdul Rasyid juga menyoroti perihal ketidak hadiran ketua TPAD, Ia menilai dalam rapat ini butuh pertanggungjawaban atas kesepakatan yang diambil dalam rapat Anggaran Tersebut.

"Harus ada yang siap bertanggung jawab terkait putusan rapat ini agar tidak berubah setelah kita sepakati disini," tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangkep ini.

Sekretaris TAPD, Abdul Gaffar menimpali pertanyaan dari Banggar tersebut. Dia pun siap bertanggung jawab atas putusan rapat tersebut.

"Saya siap mewakili pimpinan. Saya siap untuk mempertanggungjawabkan hasil rapat ini," katanya.



Sementara itu diluar gedung DPRD Pangkep nampak Puluhan warga masyarakat pemilik lahan kereta api yang menamakan dirinya Forum Gerakan Masyarakat Pangkep Bersatu (FGMPB), kecewa dengan Sikap wakil rakyat mereka yang ada di kantor DPRD kabupaten Pangkep Sulsel. Kamis (28/11/2019)

Pasalnya masyarakat yang terdampak Rel Kereta Api di Walayah Pangkep, sejak pagi sudah datang di kantor perwakilan rakyat sekitar jam 09.00 hingga jam 12.30 di teriknya panas matahari diluar gedung DPRD Pangkep namun tak satupun anggota DPRD yang menerima aspirasi mereka, padahal diruangan tersebut, terdapat sekitar belasan anggota DPRD Pangkep yang sedang asik acara makan makan enak didalam salah satu ruang komisi DPRD Pangkep bersama seluruh staf kantor DPRD Pangkep.

Dari beberapa anggota DPRD yang hadir ikut rapat Banggar terdiri dari Partai PDIP, Golkar, Hanura, PPP, Nasdem dan lainnya saat dikonfirmasi menyebutkan mereka tidak menerima Aspirasi masyarakat dengan alasan administrasi, dan tidak ada pelimpahan wewenang. serta tak ada jadwal dari Sekwan DPRD kabupaten Pangkep

"Tanya Sekwan, dia yang atur acara, kalau memang ada suratnya pasti diagendakan" Ujar H.Nurdin Mappiara salah seorang anggota DPRD Pangkep dihadapan awak media sambil menyantap makanan siangnya diruangan tersebut.



Warga yang datang sejak pagi tadi, merasa kecewa dan menyatakan sangat menyesal telah memilih anggota DPRD yang tidak bersedia menerima aspirasi mereka, hanya persoalan administrasi. Padahal pertemuan hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan warga dan DPRD Pangkep yang telah direncanakan sebelumnya dimana Komisi I DPRD Pangkep telah melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR RI, dan berjanji menyampaikan hasil pertemuan kepada semua yang terlibat dalam pengurusan lahan Rel Kereta Api.

"Bahwa pertemuan tanggal 28 September 2019 hari ini adalah kesepakatan dari pertemuan sebelumnya. dan kemarin sore kami juga sudah berusaha menyurat ke DPRD Pangkep namun tak satupun yang ada dikantor untuk menerima surat kami, jadi terpaksa kami kirim suratnya lewat Whatsapp pak sekwan dan sejumlah anggota DPRD Pangkep" Ungkap Kordinator Lapangan Muh. Muardi, dengan nada kecewa

Ditempat yang sama Dr. Alwi Fatahilla yang juga merupakan Korlap dalam aksi tersebut mengungkapkan bahwa masalah Rel Kereta Api di wilayah Pangkep ini, telah bergulir sejak lama dan tak ada penyelesaian secara adil seperti harga yang sangat bervariasi dalam satu lokasi, penentuan harga jauh dibawah standar harga saat ini.

"Perwakilan masyarakat setiap kecamatan sepakat bertahan menolak harga dan melakukan perlawanan hingga akhir perjuangan. Masyarakat melakukan konsolidasi melakukan perlawanan untuk membawa ke DPRD Provinasi, sebab perwakilan mereka di Pangkep tidak punya kepekaan atas ratapan rakyat." Terang Alwi Fatahillah

Alwi menambahkan, Pemerintah jangan menyalahkan masyarakat, jika mereka melakukan tindakan anarkis, karena tidak adanya penyelesaian sengkata lahan, dari pemerintah secara adil dan wajar .

"Sebab saluran aspirasi sudah tersumbat, kami tidak akan menyerahkan tanah kita kepada siapapun, meskipun Lurah dan Desa mengintimidasi akan mengambil tanah tanpa ganti Rugi jika menolak harga yang ditetapkan Tim Appraisal." Pungkasnya.

(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Duh, DPRD Kesal, TPAD Pemkab Pangkep Telat, Warga Kecewa Dicuekin Saat Berdemo"

Posting Komentar