IKLAN

Dapat DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp.1,1 Triliun, Ini Arah Penggunaan Anggaran Pangkep

KORANPANGKEP.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal di Sulsel. melalui gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 kepada kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel, di di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, (18/11/2019) lalu. Dan salahsatunya termasuk yang kebagian DIPA tahun 2020

Setelah penyerahan Dipa tersebut berarti uang pemerintah pusat yang bakal beredar di kabupaten Pangkep sebesar Rp 1.119,87 triliun. Uang ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang dikenal dengan istilah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020.

Adapun komponen transfer pemerintah pusat ke daerah diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik (DAK), Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID).

Sementara itu Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid tidak hadir di acara tersebut dan diwakili oleh Staf Ahli Pemkab Pangkep, dr Baharuddin.

"Alhamdulillah Pangkep kecipratan DIPA dari Pemprov Sulsel senilai Rp 1 Triliun 119 miliar," ujar Staf Ahli Pemkab Pangkep, dr Baharuddin kepada TribunPangkep.com di Kantor Bupati Pangkep, Rabu (20/11/2019).

Sementara itu Kepala Bappeda Pangkep, Abdul Gaffar menambahkan jika penyerahan DIPA ke seluruh pemerintah daerah adalah tindak lanjut penyerahan DIPA dari Presiden RI, Joko Widodo, kepada para gubernur.

" Itu tindaklanjutnya dan dibagikan ke kita Pemkab Pangkep dengan total DIPA Rp 1 triliun 119 miliar terdiri dari dana perimbangan yakni Dana Transfer Umum mencakup DAU Rp 792 miliar, DBH Rp 24 miliar. Kemudian Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Rp 230 miliar dan Dana Desa Rp 72 miliar," jelasnya.

Menurut Gaffar peruntukan dana ini fokus ke kesehatan, pendidikan dan khusus Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Pangkep.

"Jadi fokus ke kesehatan, pendidikan dan ke PU an," kata Gaffar.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Sudarmanto menegaskan penyerahan DIPA dan perincian alokasi transfer ke daerah dan dan desa dipercepat pada November dengan harapan agar program dan kegiatan 2020 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.

Dia mengemukakan belanja negara difokuskan untuk pelaksanaan dan penguatan berbagai program pembangunan seperti peningkatan SDM dan perlindungan sosial kepada masyarakat antara lain melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah], Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, kartu sembako, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengingatkan para kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dia pun menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran melalui pelelangan yang cepat.

"Bapak Presiden juga memesankan kepada kita bukan hanya realisasi serapan annggaran, tapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya kira 2 hal itu yang lebih penting, cepat pelelangan dan seluruh realisasi anggaran kita tentu langsung dirasakan oleh masyarakat," paparnya.

Untuk diketahui, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 32,4 triliun. Alokasi terbesar diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 5,83 triliun, dan terendah di Kota Parepare sebesar Rp 623,35 miliar.

Komponen TKDD terbesar adalah DAU dengan total alokasi Rp 19,58 triliun dan terendah adalah DBH SDA sebesar Rp 211,28 miliar.

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2,38 triliun, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Bone sebesar Rp 337,33 miliar dan terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp 45,64 miliar.

Berikut Rincian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020;

1. Provinsi Sulawesi Selatan Rp 5.832,37 triliun
2. Kabupaten Bantaeng Rp 816,52 miliar
3. Kabupaten Barru Rp 799,16 miliar
4. Kabupaten Bone Rp 2.002,60 triliun
5. Kabupaten Bulukumba Rp 1.227,70 triliun.
6. Kabupaten Enrekang Rp 959,33 miliar
7. Kabupaten Gowa Rp 1.508,87 triliun
8. Kabupaten Jeneponto Rp 1.069,88 triliun
9.Kabupaten Luwu Rp 1.284,36 triliun
10. Kabupaten Luwu Utara Rp 1.174,84 triliun
11. Kabupaten Maros Rp 1.110,81 triliun
12. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Rp 1.119,87 triliun
13. Kota Palopo Rp 742,62 miliar
14. Kabupaten Luwu Timur Rp 977,11 miliar
15. Kabupaten Pinrang Rp 1.098,70 triliun
16. Kabupaten Sinjai Rp 988,59 miliar
17. Kabupaten Kepulauan Selayar Rp 989,24 miliar.
18 Kabupaten Sidenreng Rappang Rp 1.025,17 triliun
19. Kabupaten Soppeng Rp 986,42 miliar
20. Kabupaten Takalar Rp 934,19 miliar
21. Kabupaten Toraja Rp 966,52 miliar
22. Kabupaten Wajo Rp 1.309,58 triliun
23. Kota Pare-pare Rp 623,35 miliar
24. Kota Makassar Rp 1.923,34 triliun
25. Kabupaten Toraja Utara Rp 926,93 miliar

(ADM-KP)



AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Dapat DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp.1,1 Triliun, Ini Arah Penggunaan Anggaran Pangkep"

Posting Komentar