Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Anggaran Pilkada 2020 Dipangkas, Jumlah Paslon Bupati Pangkep Juga Ikut Dipangkas

KORANPANGKEP.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terpaksa harus membatasi jumlah peserta Pemilihan Calon Kepala Daerah pada Pilkada serentak tahun 2020 mendatang dengan alasan anggaran Pilkada yang disiapkan Pemkab Pangkep minim.

Keputusan ini diambil setelah KPU Pangkep dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Pangkep, di Jakarta Jumat (07/11/2019) lalu, yang di difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri menyapakati biaya anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang sebesar Rp 25 miliar dari total Rp 34 miliar yang diusulkan sebelumnya. dengan kosekwensi memangkas beberapa item.

Dalam kesepakatan itu salah satu poin yang dipangkas adalah membatasi jumlah kandidat calon Bupati Pangkep yang akan berlaga pada tahun 2020 mendatang hanya 4 calon Bupati dan wakil Bupati saja

Menurut Koordinator Divisi Teknis KPU Pangkep Aminah, pembahasan biaya Pilkada melewati jalan panjang dan tidak menemukan kata sepakat dengan Pemda setempat yang mana sebelumnya KPU mengajukan 8 pasangan calon yang terdiri daro 4 dari Partai Politik dan empat dari paslon jalur independen sesuai penghitungan jumlah DPT terakhir

"Beberapa kali mengalami kendala dan deadlock selama di Pangkep, Bahkan dipertemuan kedua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia ikut turun tangan, hingga pada pertemuan ketiga difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan berhasil disepakati Rp 25 m dengan beberapa item yang di pangkas. Termasuk jumlah pasangan calon. Dari 8 di kurangi menjadi 4 paslon," Papar Arminah.

Arminah menambahkan jika dalam proses tahapan pencalonan jumlah Paslon Bupati bertambah, maka akan dianggarkan kembali oleh Pemda setempat dan itu akan di tuangkan dalam Addendum.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep Hj. Jumliaty membenarkan soal kesepakatan nilai hibah penyelenggaraan pilkada 2020. Hibah rencananya dianggarkan Rp25 miliar untuk KPU, sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp8,6 miliarre, kesepakatan tersebut berdasarkan rasionalisasi dalam pembahasan bersama di Kemendagri. Terdapat sejumlah pos alokasi anggaran yang dikurangi, namun diyakini tidak akan mengganggu tahapan pilkada.

"Kita sudah sepakat, dan sudah keluar di berita acaranya, (Orang) Kemendagri yang hitung-hitung, bukan saya. Jadi dikurangi ini-itu. Kalau tidak ada halangan (tanda tangan) NPHD hari Senin nanti," Pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Menurut tahapan pilkada serentak tahun 2020, KPU di daerah penyelenggara seharusnya wajib memastikan anggaran pelaksanaan paling lambat 1 Oktober 2019. Kepastian soal anggaran dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bersama Pemerintah Daerah setempat.

Ketua KPU Pangkep Burhan mengancam tidak akan menggelar pilkada jika kebutuhan anggaran tidak dipenuhi. KPU awalnya mengajukan dana hibah kepada Pemkab senilai Rp39 miliar. Setelah dirampingkan, nilainya menurun jadi Rp34 miliar. Jumlah usulan ini naik dari anggaran pelaksanaan Pilkada Pangkep tahun 2016 senilai Rp19 miliar lebih.

Menurut Burhan, anggaran disusun dari berbagai kebutuhan. Antara lain persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran, serta honorarium kelompok kerja pemilihan. Semua membutuhkan hitungan yang rinci sesuai kebutuhan.

"Kalau tidak ada anggaran sesuai kebutuhan kami, tentu kami tidak akan melakukan Pilkada," kata Burhan beberapa waktu lalu.

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "Anggaran Pilkada 2020 Dipangkas, Jumlah Paslon Bupati Pangkep Juga Ikut Dipangkas"