Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KPK Panggil Bupati Pangkep dan Bupati Lainnya di Sulsel Untuk Diperiksa Kekayaannya

KORANPANGKEP.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil sebanyak 35 pejabat di Sulawesi Selatan mulai dari level gubernur hingga level Bupati, salah satu diantaranya yang di panggil tersebut adalah Bupati kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) H. Syamsudin Hamid untuk pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kampus II BPSDM Sulsel, Makassar.

Hal tersebut diketahui sesuai rilis resmi KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah. Dimana dalam rilis tersebut Bupati Pangkep diagendakan untuk bertemu KPK guna proses penyerahan LHK pada hari Selasa, 22 Oktober 2019, kemarin. Kegiatan Pemeriksaan LHKPN ini dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi untuk mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan hartanya.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

“Pemeriksaan LHKPN kali ini dilakukan kepada para penyelenggara negara di Sulsel berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa, seperti aspek risiko jabatan. KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset,” terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Kata Febri, hasil pemeriksaan itu akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan LHKPN jika ditemukan harta yang belum dilaporkan atau baru dimiliki penyelenggara negara. “Setelah itu penyelenggara negara tersebut menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya,” ucapnya.

Hanya saja, hingga saat ini KPK belum merilis jumlah harta ke 35 pejabat negara yang diperiksa di tahun 2019 ini. Termasuk kekayaan Bupati Pangkep, H. Syamsuddin Hamid. Berikut 35 orang para pejabat dan mantan pejabat yang telah dan bakal diklarifikasi LHKnya oleh KPK :

Senin, 21 Oktober 2019

  1. Gubernur Sulsel (Periode 2018 – 2022) : M. Nurdin Abdullah
  2. Wakil Gubernur Sulsel (Periode 2018 – 2022) : Andi Sudirman Sulaiman
  3. Walikota Makassar (Periode 2014 – 2019) : Mohammad Ramdhan Pomanto
  4. Walikota Palopo (Periode 2019 – 2024) : Judas Amir
  5. Walikota Pare (Periode 2018 – 2023) : M. Taufan Pawe
  6. Bupati Kep. Selayar (Periode 2016 – 2021) : Muh. Basli Ali
Selasa, 22 Oktober 2019
  1. Bupati Soppeng (Periode 2016 – 2021) : A. Kaswadi Razak
  2. Bupati Toraja Utara (Periode 2016 – 2021) : Kalatiku Paembonan
  3. Bupati Tana Toraja (Periode 2016 – 2021) : Nicodemus Biringkanae
  4. Bupati Takalar (Periode 2017 – 2022) : Syamsari Kitta
  5. Bupati Gowa (Periode 2016 – 2021) : Adnan Purichta Ichsan
  6. Bupati Pangkajene dan Kep. (Periode 2016 – 2021) : Syamsuddin A. Hamid
  7. Plt. Sekda Sulsel : Tautoto' Tana' Ranggina S.
  8. Sekda Takalar : Arsyad
  9. Sekda Makassar : A. Muh. Ansar
Rabu, 23 Oktober 2019
  1. Penasihat Fraksi DPRD Sulsel : Selle KS. Dalle
  2. Wakil Ketua Fraksi DPRD Sulsel (Periode 2014 – 2019): Syahrir Langko
  3. Ketua Fraksi DPRD Sulsel (Periode 2014 – 2019) : Ariady Arsal
  4. Asisten 2 Sulsel : Muhammad Firda
  5. Kepala Biro Pembangunan & Pengadaan Barang Jasa (Periode 2017 – 2019) : Jumras
  6. Kabiro Aset Sulsel : Nurlina
  7. Kadis Bappeda Sulsel : Jufri Rahman
  8. Kadis PSDA Cipta Karya Sulsel : Darmawan Bintang
  9. Kadis Tata Ruang & Pemukiman : Andi Bakti Haruni
Kamis, 24 Oktober 2019
  1. Kadis Pendidikan Sulsel : Irman Yasin Limpo
  2. Kadis Kesehatan Sulsel (Periode 2008 – 2018) : Rachmat Latief
  3. Kadis DPM PTSP Sulsel : Andi Muhammad Yamin
  4. Kadis ESDM : Gunawan Palaguna
  5. Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kep. Selayar : Andi Asrul Yasin
  6. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Palopo : Farid Kasim
  7. Kepala Bappeda Makassar : Irwan Rusfiadi Adnan
  8. Kepala DPKAD Takalar : Gazali Machmud
  9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Makassar : Andi Bakti Djufrie
Jumat, 25 Oktober 2019
  1. Pensiunan – Sekda Sulsel : Abdul Latif
  2. Sekretaris DPRD Sulsel : Moh. Jabir
(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "KPK Panggil Bupati Pangkep dan Bupati Lainnya di Sulsel Untuk Diperiksa Kekayaannya "