IKLAN

Astaga, Pemkab Pangkep Belum Tanda Tangani Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2020

KORANPANGKEP.CO.ID Meski tahapan pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, tinggal sebulan lagi namun  anggaran Pilkada serentak tahun 2020 tersebut hingga saat ini belum jelas, Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Pangkep selaku penyedia anggaran, tak kunjung melakukan penadatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu Pangkep. 

Tentu saja hal ini sangat disesalkan oleh pihak penyelenggara Pilkada Pangkep 2020 yakni KPU dan Bawaslu Pangkep, dimana tanggal 1 Oktober 2019 menjadi batas akhir penandatanganan NPHD oleh daerah agar dana hibah dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ( pilkada) serentak tahun depan bisa dicairkan. yang penandatanganannya satu bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai

Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Pangkep, Rohani menngaku, pihak KPU Pangkep telah menyurat sebanyak 3 kali ke Pemkab Pangkep terkait pembahasan anggaran pilkada, Namun hingga saat ini belum membuahkan hasil, bahkan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan pemkab Pangkep. Namun juga tak kunjung ada kejelasan.

“Hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk penandatanganan NPHD, padahal 1 Oktober merupakan batas waktu paling lambat penandatanganan NPHD ini dilaksanakan, bahkan kejelasan anggaran juga belum ada hingga saat ini, kami masih diminta untuk mencermati,” ungkapnya.

Tentu saja hal ini akan berdampak pada terhambatnya tahapan yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan mekanisme yang telah diatur PKPU No 15 Tahun 2019 menurut Rohani pencermatan ulang ini seharusnya sejak awal bisa dilakukan bersama, sekiranya pemkab lebih proaktif merespons kesiapan pilkada ini, apalagi saat ini KPU Pangkep sudah membutuhkan anggaran untuk Louncing dan sosialisasi tahapan Pilkada Pangkep 2020 mendatang

“Kalau tidak ada penandatanganan sampai batas waktu, berarti ini sama saja melanggar tahapan, tidak sesuai dengan tahapan yang telah diatur regulasi yang ada.  Harusnya Pemkab bisa memberikan skala prioritas sejak awal untuk Pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang ini, di tahun 2019 ini saja kami sudah membutuhkan anggaran untuk launching dan sosialiasi pelaksanaannya kepada masyarakat,” bebernya.

Senada dengan Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam mengaku kesulitan dengan tidak adanya kejelasan terkait anggaran hibah untuk pilkada ini, sebab hari ini sudah batas akhir dari waktu yang telah ditetapkan. Ia pun menilai pemkab tidak patuh terhadap aturan perundang-undangan dan imbauan Kementerian Dalam Negeri.

“Kita serahkan saja ke Kementerian Dalam Negeri jika seperti ini, sebab sampai sekarang belum ada keputusan ataupun kejelasan untuk waktu penandatanganan itu, terkesan pemda lamban dalam menangani masalah ini,” ungkapnya

Terpisah, Sekda Pangkep, Jumliati saat dikonfirmasi mengaku, belum dilakukan penadatanganan sebab pihaknya mengaku masih membahas dan mencermati mengenai anggaran pilkada itu terlebih dahulu. “Kita masih pertemuan lagi membahas ini, masih ada yang perlu kita pertimbangkan lagi, masih ada yang perlu kita cek terlebih dahulu,” pungkasnya.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meminta seluruh daerah merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) per hari ini, Selasa (1/10/2019). agar dana hibah dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ( pilkada) serentak tahun depan bisa dicairkan.

"Penyelenggaraan Pilkada 2020 itu diawali dengan penandatanganan NPHD, yang penandatanganannya satu bulan sebelum tahapan ( Pilkada 2020), sehingga kami harapkan daerah hari ini semua sudah menandatangani NPHD," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

Dia mengatakan, jika sampai hari ini masih ada daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD-nya dengan penyelenggara, yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Kemendagri akan turun tangan.

Sama seperti pilkada-pilkada sebelumnya, pihaknya akan mengundang daerah setempat dan menanyakan alasan tertundanya penandatanganan NPHD tersebut.

"Tapi kalau besok tanggal 2 (belum selesai), itu kami sudah mulai identifikasi daerah mana saja yang terlambat dan menanyakannya," kata dia.

Biasanya, kata dia, yang menjadi kendala terlambatnya penandatanganan NPHD di daerah-daerah itu antara lain soal rincian dan besaran biaya. Menurut dia, hal tersebut sangat terkait dengan standar kebutuhan ataupun satuan harga dari daerah masing-masing. Kendati demikian, pihaknya menjamin dan memastikan bahwa dana untuk Pilkada 2020 tersedia.

"Memang bahas anggaran ini membutuhkan kecermataan. Paling tidak, bicara volume saja, itu pengaruhnya cukup signifikan, Contohnya, anggap saja usulan dari penyelenggara, perjalanan dinas 5-6 orang. Andai kata dikurangi jadi 3 orang, itu sudah hemat separuh, itu ruang pembahasan antara pemda dengan penyelenggara. Biasa seperti itu, hanya perbedaan besaran hitungan pemda sekian, penyelenggara sekian," " ujar Syarifuddin.

Diketahui, Penandatanganan NPHD merupakan tanda kesepakatan dana pilkada antara KPU provinsi atau kabupaten/kota dan pemerintah daerah. Adapun pemungutan suara digelar di 270 wilayah di Indonesia. Sebanyak 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pemungutan suara pilkada akan dilakukan pada 23 September 2020 mendatang.

(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Astaga, Pemkab Pangkep Belum Tanda Tangani Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2020"

Posting Komentar