IKLAN

Kekurangan 2000 Pegawai, Pemkab Pangkep Godok Usulan CPNS 2019 Ke BKN Pusat

KORANPANGKEP.CO.ID - Setelah diterbitkannya surat keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dengan nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang pengadaan ASN tahun 2019 secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel saat ini juga tengah menyusun dan menggodok usulan CPNS 2019 ke BKN Pusat

Untuk itu BKD Pangkep saat ini juga telah meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memasukkan daftar kebutuhan pegawai, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris BKD Pangkep, Fharmawaty  saat ditemui awak media diruang kerjanya.

“Saat ini kita sementara penyusunan kebutuhan pegawai kekurangan pegawai di tiap-tiap instansi, Jadi kita mulai minta data ke OPD terkait kebutuhan pegawainya." Ungkapnya.

Fharmawaty menyebutkan meski semua OPD berhak mengusulkan kekurangan pegawai namun pengusulan CPNS 201 tersebut tetap mengacu pada ketersediaan anggaran yang ada di APBD kabupaten Pangkep

"saat ini semua OPD berhak mengusulkan, Namun tetap akan disesuaikan dengan anggaran untuk gaji mendatang,” jelasnya.

Dia juga menyebut bahwa, kebutuhan mendesak yang masih harus dipenuhi di Pangkep yaitu tenaga pendidik dan tenaga administrasi. Sebenarnya untuk kebutuhan Pangkep sendiri masih butuh sekitar 2 ribu pegawai" Terangnya.

“Hampir semua sektor sebenarnya masih kurang. Namun yang paling mendesak yaitu guru dan administrasi juga sangat kurang,” ucapnya.

Ditanya soal jumlah alokasi CPNS 2019 yang bakal diusulkan pemkab Pangkep, Fahrmawaty belum dapat menyebutkan angka yang pasti sebab masih ada sejumlah OPD belum merampungkan dan memberikan data pengusulan tersebut di instansinya.

"Hanya saja disampaikan hingga saat ini belum ada jumlah usulan pasti yang akan dikirim, sebab masih ada OPD belum mengusulkan. “,” Pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat K/L/Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan K/L/Pemda tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019. Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi e-Formasi.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS.

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

(ADM-KP)



AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

2 Responses to "Kekurangan 2000 Pegawai, Pemkab Pangkep Godok Usulan CPNS 2019 Ke BKN Pusat"

  1. Selesaikan saja tenaga K2 yg sudah dinyatakan lulus pada tahun 2013 krn smp skrg belum ada penyelesaian.

    BalasHapus
  2. Padahal kemarin ada k2 yang 664 lulus tes,knapa bukan itu saja dilanjut

    BalasHapus