IKLAN

Pencairan THR dan Gaji 13 Terkendala Aturan, Pemkab Pangkep Tunggu Revisi PP 35 dan 36

KORANPANGKEP.CO.ID - Rencana Pemberian THR dan Gaji ke-13 secara serentak bagi Aparat Sipil Negara (ASN), prajurit TNI serta anggota Polri yang direncanakan cair pada tanggal 24 Mei 2019 mendatang terkendala dengan adanya permintaan revisi regulasi Peraturan Pemerintah (PP) yang jadi payung hukum pencairan THR dan gaji ke-13 tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam Permohonan Mendagri yang tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2019 bernomor 188.31/3746/SJ. perihal permintaan perubahan sejumlah ketentuan dari dua Peraturan Pemerintah (PP) 35 dan 36. Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam surat tersebut terdapat dua beleid yang diminta untuk diubah itu adalah PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang gaji ke-13, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai THR. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta dilakukan perubahan pada pasal 10 ayat 2 di masing-masing PP tersebut.

Revisi tersebut dinilai penting untuk kelancaran pencairan THR dan gaji ke-13 bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di daerah. Sebab pada pasal 10 ayat 2 kedua PP memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Tentu saja hal ini menurut Mendagri Cahyo Kumolo, ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Mengingat penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab untuk menghasilkan Perda, pemda harus membahas bersama dengan DPRD.

Mendagri melihat dengan kondisi pasca pemilu serta Ramadan, tidak akan efektif menghasilkan perda dalam waktu singkat. Padahal, pencairan THR paling lambat hanya 10 hari saja sebelum perayaan Lebaran.

Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN. Dimana Pasal 10 ayat 1 dari kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 dari APBN cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan Beleid PMK lebih mudah dihasilkan dibandingkan Perda, karena PMK cukup dibahas di Kementerian Keuangan saja, dan tak perlu pembahasan di tingkat DPRD didaera.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar, mengemukakan Pemerintah juga saat ini telah membahas masalah ini dan menemukan solusi.dan menyepakati perubahan redaksi pada PP 35 tahun 2019 dan PP 36 tahun 2019

"Rapat kemarin di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun 2019 dan pasal 10 ayat 2 PP 36 tahun 2019 melalui distribusi II, dimana perubahan redaksi dari Perda diubah jadi peraturan kepala daerah (Perkada)," terang Bachtiar, Selasa (14/5/2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu, Nufransa Wirasakti membenarkan pernyataan di atas. PP 35 dan 36 Tahun 2019 segera diubah.

"Proses perubahannya akan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara," kata Nufransa.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel, Hj.Jumliati membenarkan hal tersebut dan mengaku telah mengetahui perihal rencana Revisi PP tersebut serta mendukung langkah yang ditempuh Menteri Keuangan.

"Jika kita melihat dari PP khususnya PP pasal 10 ayat 2. Disitu tentu kita butuh pembahasan panjang dengan legislatif, namun apabila sudah direvisi, maka pembayaranya sisa menunggu peraturan bupati saja, Begitupula jika telahan staf juga telah selesai, maka sudah akan segera dibayarkan." katanya.

Untuk itu kata Jumliati, PP harus segera direvisi utamanya pasal 10 ayat 2 agar pebayaran THR bisa tepat waktu. Namun jika tidak ada revisi dari PP, maka ada kemungkinan pembayaran THR akan molor dari jadwal semula yang ditetapkan pusat.

"Ini harus direvisi, karena kalau melalui pembahasan perda akan panjang dan cukup lama dibahas. Kemungkinan kita tidak bisa ikuti batas waktu yang ditentukan pembayaran 24 Mei 2019 mendatang," jelasnya.

Sambungnya, " Intinya Kami sudah siap bayar, anggarannya sudah ada kurang lebih Rp 26 miliar di kasda" tegasnya

Hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan kapan revisi PP tersebut keluar. Hanya saja, pastinya pemerintah berkomitmen menyalurkan THR sesuai aturan berlaku.

(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Pencairan THR dan Gaji 13 Terkendala Aturan, Pemkab Pangkep Tunggu Revisi PP 35 dan 36"

Posting Komentar