IKLAN

Duh, Delapan Organisasi Kemahasiswaan Politani Pangkep Dilarang Beraktifitas di Kampus

KORANPANGKEP.CO.ID - Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Pangkep membekukan dan melarang beraktifitas dikampus Sebanyak delapan lembaga mahasiswa yang ada dikampus tersebut  lantaran menolak kebijakan yang dikeluarkan kampus.

Atas protes tersebut, delapan lembaga tidak mendapatkan pengakuan dari kampus. Hal ini tersebut tertulis melalui Surat Edaran pada tanggal 10 April 2019 lalu tentang nama-nama lembaga yang dianggap legal oleh kampus.

Kedelapan lembaga mahasiswa yakni Himpunan Mahasiswa Agribisnis Perikanan (HIMAGRI), Himpunan Mahasiswa Budidaya Tanaman Perkebunan (HMBTP), Himpunan Mahasiswa Teknologi Kelautan dan Perikanan (HIMATKP), Himpunan Mahasiswa Budidaya Perikanan (HIMADIKA), Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB), Unit Kegiatan Penerbitan dan Siaran Kampus (UKM PERSKA), Unit Kegiatan Mahasiswa Persataun Olahraga (UKM POR) dan Unit Kegiatan Mahasiswa karate-do (UKM KARATE-DO).

Akibatnya tak diakuinya sebagai organisasi legal, kedelapan lembaga dilarang melakukan kegiatan atas nama lembaga. Tak hanya itu, sekretariat mereka pun akan ditutup oleh pihak kampus. Namun hingga berita ini ditulis, kedelapan lembaga mengaku masih bertahan di sekretariat masing-masing.

Kebijakan yang dimaksud yakni Surat Edaran No. 007/PL22/KM/2019 tentang Pemilihan Ketua UKM dan HMJ tertanggal 14 Januari 2019. yang mana dalam salah satu pasalnya yakni, meminta kepada tiap lembaga mahasiswa untuk memilih ketua hanya ungtuk mahasiswa yang masa kuliah antara semester 3 dan 5 saja.

Tentu saja hal tersebut mendapat penolakan keras dari kedelapan organisasi kemahasiswaan dikampus tersebut pasalnya kebijakan tersebut bertentangan dengan AD/ART lembaga mereka yang tidak membatasi semester dalam hal pemilihan ketua

"Aturan yang diberlakukan kampus bakal mereduksi kesempatan mahasiswa untuk berlembaga. Dengan adanya pembatasan semester tersebut, dianggap akan memberatkan sejumlah lembaga yang punya aturan internal tersendiri." Ungkap Andi Afdal Fauzi selaku ketua UKM Perska.

Apalagi, kata Fauzi, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi bahwasanya lembaga mahasiswa berhak untuk menetapkan pengurus sesuai dengan aturan internal sendiri.

“Terlalu dalam mencampuri dapur Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Kampus ini seakan merebut hak-hak mahasiswa dan sedikit demi sedikit mengurangi eskalasi pergerakan mahasiswa,” tukasnya, Kamis  (2/5/2019).

Hal yang sama diutarakan ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Kelautan dan Perikanan Muh Muladi, Ia mengatakan, pihak kampus terlalu jauh mencampuri internal lembaga kemahasiswaan.

“Kalo saya sehingga menolak berita acara dikarenakan bidang kemahasiswan sudah mencampuri dapur dari organisasi kami,” jelasnya.

Sementara itu, Takbir, selaku ketua UKM Seni dan Budaya mengutarakan hal yang sama. Ia berujar, bidang kemahasiswaan yang mengeluarkan surat edaran tersebut tidaklah punya kewenangan untuk mencampuri urusan internal lembaga kemahasiswaan.

Terlebih, kata Takbir, surat edaran tersebut dikeluarkan secara sepihak tanpa ada proses dialog terlebih dulu kepada lembaga mahasiswa.”Keberatan utamanya karena pedoman kemahasiswaan di tetapkan secara sepihak,” bebernya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu ke belakang pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Draft Peraturan tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi. Draft ini nantinya akan menggantikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi yang selama ini menjadi pedoman organisasi kemahasiswaan di setiap kampus di seluruh Indonesia.

Bila ditelusuri secara mendalam maka terdapat kejanggalan yang menghiasi surat edaran tentang Organisasi Kemahasiswaan dan pembekuan delapan organisasi kemahasiswaan tersebut. Sebagaimana pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa

“Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan”. Artinya mahasiswa memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan menentukan organisasi yang akan dibentuknya.

(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Duh, Delapan Organisasi Kemahasiswaan Politani Pangkep Dilarang Beraktifitas di Kampus"

Posting Komentar