IKLAN

Diduga Ada Rekayasa DPT, Bawaslu Pangkep Sidangkan Laporan Pelanggaran Pemilu

KORANPANGKEP.CO.ID - Untuk pertama kalinya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel, melakukan Sidang perdana pelanggaran administratif pemilu 2019.
hari ini Sabtu (4/5/2019) pagi tadi
 
Pelanggaran Administratif pemilu 2019 yang dimaksud tersebut adalah tentang adanya dugaan rekayasa Nomor Induk Keluarga (NIK), pemilih dibawah umur, pemilih ganda yang masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Pangkep

Pada sidang awal kali ini Bawaslu Pangkep menyidangkan perkara dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor. Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Kabupaten Pangkep jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Padoang-Doangan Kecamatan Pangkajene, kabupaten Pangkep. Dipimpin oleh Ketua Bawaslu sekaligus ketua majelis sidang Syamsir Salam

"Itu yang sedang berproses adalah Sidang dugaan pelanggaran Administrasi. Sidang pemeriksaan awal ini mendengarkan keterangan pelapor atas nama Hendra Darmawansyah" kata Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam

Selain mendengarkan keterangan pelapor bawaslu juga mendengarkan keterangan dari Komisioner Divisi Data KPU Pangkep Rohania, pada kesempatan tersebut Rohani menjelaskan tentang isi data DPT yang dipersoalkan pelapor tersebut.

Dalam waktu dekat Bawaslu Pangkep kembali akan mengagendakan lanjutan sidang berikutnya yaitu terkait mengenai sidang pemeriksaan bukti-bukti yang dimiliki pelapor.

"Sidang ini akan berproses terus hingga selesai, agenda sidang selanjutnya itu kita akan periksa bukti-buktinya," pungkasnya.


Dari Pantauan awak media penampilan bawaslu kali ini cukup berbeda, nampak Ketua dan anggota Bawaslu tampil formal, berjas hitam berdasi rapi. Mereka duduk di meja tinggi menghadap pengunjung. Di depan sebelah kanan, duduk para pelapor dari partai politik, sedangkan depan sebelah kiri, duduk terlapor, anggota KPU. 

Ketua Bawaslu memiliki palu untuk ketukan memulai dan mengakhiri kegiatan, juga ketukan atas hal-hal penting. Sajauh ini, baik pelapor maupun terlapor, menyebut “sidang majelis” atau “ketua majelis” untuk anggota dan ketua Bawaslu. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. 

Lalu Ayat (6) menyatakan: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa: 

Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
Teguran tertulis; 
Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan 
Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang pemilu. 

Diketahui menurut Pasal 460 UU No 7/2017, pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
(ADM-KP)

AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Diduga Ada Rekayasa DPT, Bawaslu Pangkep Sidangkan Laporan Pelanggaran Pemilu"

Posting Komentar