Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Surat Permohonan Warga Untuk Penangguhan Penahan Kades Sabaru Diduga Dipalsukan

KORANPANGKEP.CO.ID - Pasca dilimpahkannya berkas P.21 Kepala Desa Non Aktif Sabaru, Muhammad Usman atas dugaan kasus Korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) desa Sabaru Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, ke kejari Pangkep usai menjalani penahanan di Polres Pangkep selama 49 hari, Kejari Pangkep rupanya memberikan penangguhan penahanan terhadap kades non aktif desa Sabaru tersebut beberapa waktu lalu.

Alasan penangguhan tersebut karena adanya tanda tangan sebanyak 200 yang meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka ke kejari Pangkep, hal inilah yang mendasari kejari Pangkep memberikan tahanan luar bagi tersangka korupsi ADD tersebut dan usman kembali bebas melenggang kembali di desa yang pernah Usman Pimpin tersebut.

Sementara itu dari informasi beberapa warga Sabaru yang tanda tangannya tercantum dalam Surat Permohonan Penanguhan Penahanan Muhammad Usman mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangannya untuk perihal tersebut melainkan hanya untuk tanda tangan penerimaan bantuan pemerintah kabupaten Pangkep yang diedarkan oleh salah seorang Oknum Staf desa Sabaru.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Aliansi Pemerhati Kalmas (APK) Umar Ali yang tak puas dengan jawaban Kejari Pangkep atas pengalihan status penahanan tersangka, sebab 200 tanda tangan warga Sabaru yang dijadikan rujukan Kejari Pangkep untuk memberikan penangguhan tahanan terhadap tersangka diduga di Palsukan oleh tersangka dan oknum staf desa Sabaru.

"Iye itu tanda tangan warga bukan untuk penjamin penangguhan, tapi tanda tangan buat mendapatkan bantuan pemerintah, 200 tanda tangan masyarakat desa Sabaru penjamin, ini yang masalah, Masyarakat tidak tahu menahu dengan pengumpulan tandatangan yang diedarkan staf desa, mereka taunya untuk pendataan sumbangan" tandas Umar Ali.

Untuk itu Aliansi Pemerhati Kalmas (APK) saat ini tengah mengumpulkan data terkait dugaan penipuan tandatangan warga atas permohonan penangguhan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Kepala Desa Sabaru, Muhammad Usman. Dia berjanji akan kembali menggeruduk Kejati Sulsel atas penangguhan penahanan tersangka yang saat ini menjadi tahanan kota.

"Kalau rampung semua data-data ini kami akan aksi kembali di Kejati Sulsel," kata Ketua APK.

Sebelumnya diberitakan Kades Sabaru Muhammad Usman dijadikan tersangka karena diduga melakukan penyelewengan ADD dengan melakukan mark up sejumlah kegiatan. Dari hasil pemeriksaan BPKP Sulsel, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp290 juta dari sejumlah kegiatan APBDes 2015 dan 2016.

Tersangka dilimpahkan ke penyidik Kejari Pangkep 26 maret 2019 lalu setelah menjalani penyidikan dan penahanan selama 49 hari di Mapolres Pangkep. Saat itu penyidik Polres Pangkep menolak permohonan penangguhan dan pengalihan status penahanan tersangka. sebelum akhirnya tersangka kembali menghirup udara bebas setelah mendapat penangguhan penahanan dari Kejari Pangkep, Usai berkasnya P.21 ke Kejari Pangkep.

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "Surat Permohonan Warga Untuk Penangguhan Penahan Kades Sabaru Diduga Dipalsukan "