IKLAN

Pemilik Kapal Penumpang dan Nelayan Di Pangkep Mengaku Kesulitan Mengurus STTKI

KORANPANGKEP.CO.ID - Sejumlah pemilik kapal laut di nelayan dan Penumpang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel, mengeluhkan sulitnya mengurus Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia (STKKI) padahal sebagian dari kapal mereka STKKI-nya sudah setahun tidak berlaku lagi.

Hal ini diungkapkan oleh  H Muh Tahir salah seorang pemilik kapal penumpang berlabel "Yus Amalia" asal pulau Karangrang, Dia mengaku STKKI miliknya diterbitkan di Pangkep, sejak 17 Mei 2017 dan STKKI berlaku sampai 18 Mei 2018. Surat itu diterbitkan Dinas Perhubungan Pangkep sesuai pasal 60 Permenhub nomor 13 tahun 2012 dengan kategori Surat Laut Pas Kecil.

Kapalnya Yus Amalia, milik H. Tahir mempunyai tanda selar atau tanda pas C.6NO.185.17, tonase kotor 5, ukuran kapal 14.00x3.00×6.80, penggerak mesin Yanmar 300, bahan utama kayu, jumlah geladak satu dan tahun pembangunan 2017.

"Seharusnya itu diperbaharui karena itu sesuai arahannya Syahbandar. Tetapi, ribet karena Syahbandar suruh kami ke Dermaga Maccini Baji, disuruh bawa persyaratan dan kapal diukur disana padahal sudah adami ukurannya," kata Tahir ditemui di Dermaga Pangkajene, Jumat (8/3/2019).

Kapal tersebut dipergunakan sebagai kapal motor angkutan penumpang dan alamat pemilik di Pulau Karangrang, Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Sulsel.

Tahir berharap agar dirinya, dan pemilik kapal lainnya dalam pengurusan STKKI bisa dipermudah oleh Syahbandar. apalagi harus melengkapi sejumlah kelengkapan berkas yang mesti harus diurus ditempat lain, dan belum lagi jika petugas Syahbandar Macini Baji tidak ada ditempat, tentu akan menyita waktu biaya dan tenaga mereka selama pengurusannya, karena waktu yang seharusnya dipakai memuat penumpang, terpakai untuk pengurusan STTKI.

"Harus bawa persyaratan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengantar dari kelurahan dan dibawapi kapal kesana untuk diukur. Jadi kalau tidak ada petugasnya tidak jadi lagi diukur," ujarnya.

Mereka pun berharap agar petugas Syahbandarlah yang menyambangi mereka untuk pengurusun STTKI tersebut di Dermaga Pangajene, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, tempat mereka sandar menaikkan dan menurunkan penumpan warga pulau yang hendak dan dari pasar pangkajene berbelanja kebutuhan sehari hari.

"Maunya itu Syahbandar yang ke Dermaga Pangkajene mengukur, merekami kesini mengukur supaya semuanya aman dan berjalan baik," ungkapnya.

Tahir menyebutkan Akibat tidak berlakukanya lagi STTKI tersebut, dirinya dan puluhan pemilik kapal lainnya yang ada di kepulauan Pangkep tidak berani berlayar dan berlabuh hingga mengantar penumpang ke Pelabuhan Paotere Makassar, karena dimakassar pengawasan perizinan berlayar sangatlah ketat oleh Syahbandar setempat.

"Selama STTKI kami tidak berlaku lagi kita tidak berani lagi mengantar penumpang ke Paoteremi karena disana pemeriksaanya ketat dan pastimi kapal kami diamankan petugas," jelasnya.



Sekedar diketahui Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan dan kapal penumpang. STKKI ini ada Surat Laut yang terdiri dari Pas Besar, Pas Kecil, Pas Sungai dan Danau.

(ADM-KP)


BAGIKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Pemilik Kapal Penumpang dan Nelayan Di Pangkep Mengaku Kesulitan Mengurus STTKI"

Posting Komentar