IKLAN

Duh, Sejumlah Desa Di Pangkep Belum Tahu Gunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

KORANPANGKEP.CO.ID - Sejumlah kades di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel yang diwajibkan memakai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menginput data Anggaran Perencanaan dan Belanja dan laporan penggunaan anggaran Desa (ABPDes) pada tahun ini ditanggapi dingin sejumlah kepala desa di Pangkep.

Hal ini dikarenakan sejumlah perangkat desa termasuk kepala desa masih belum banyak mengerti tentang sistem pengoperasian Siskeudes tersebut

Padahal DPMD Pangkep tidak akan menyetujui pencarian anggaran desa jika APBDes tak dimasukkan dalam aplikasi Siskeudes. Sejumlah kades yang dikonfirmasi rencana DPMD Kabupaten Pangkep ini memilih tak menjawab. Termasuk Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Pangkep, Amiruddin, memilih bungkam.

Kades Mattiro Ujung, Hasanuddin, mengaku kades yang belum sepenuhnya menerima pemberlakuan kewajiban menggunakan Siskeudes tersebut, karena mereka belum paham. Meski pelatihan bertema penguasaan aplikasi desa sudah kerap digelar.

"Sudah pernah dilakukan beberapa kali pelatihan (aplikasi Siskeudes), masalahnya teman-teman yang ikut pelatihan itu masih banyak belum paham aplikasi tesebut," kata Hasanuddin Senin (11/2/2019).

Tujuannya aplikasi ini secara online memang agar pengelolaan keuangan Desa bisa dipantau oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan

"Kita tidak bisa bilang tidak sanggup, karena pemerintah pusat sudah menetapkan, ketika terbangun manajer desa dengan terpilihnya kepala desa, maka harus menyiapkan stafnya yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Memang itu tidak mudah, semoga masa transisi ini bisa disiapkan SDMnya bisa mengelola keuangan APBDes itu dengan baik, maka aplikasi yang telah ada harus bisa dipakai," pungkasnya.

Padahal tujuan utama adanya aplikasi Siskeudes, agar aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan?. Serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Tentunya jika Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan akuntabel. Diharapkan persoalan hukum yang mungkin terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan dapat dihindari.

Sebagaimana diketahui dasar pengembangan aplikasi Siskeudes tersebut diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah (PP) ?Nomor 43 tahun 2014 juncto PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berikutnya PP Nomor 60 tahun 2014 juncto PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Lalu Permendagri Nomor 113 dan 114 tahun 2014, serta PMK Nomor 247 tahun 2015.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pangkep, Zulfadli menegaskan tidak akan menyetujui pencairan anggaran desa tahap pertama 2019 juka APBDES tidak terinput dalam Siskeudes.

"Kita mau seluruh desa menyusun dan mengelola keuangan lewat aplikasi bukan lagi manual. Kalau tidak lewat siskeudes kami tidak akan setujui pencairannya, dan itu berlaku mulai pencairan tahap pertana 2019," tegasnya

(ADM-KP)


AYO SEBARKAN BERITA INI KE:

Disarankan Untuk Anda:

loading...

0 Response to "Duh, Sejumlah Desa Di Pangkep Belum Tahu Gunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa"

Post a Comment