Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Duh, Delapan ASN Pangkep Menunggu SK Pemecatannya Karena Terbukti Korupsi

KORANPANGKEP.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil ( PNS) yang berstatus koruptor. 8 diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) juga tinggal menunggu SK pemecatan mereka.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangkep mengungkapkan, kedelapan orang tersebut telah dipanggil oleh Wakil Bupati, Syahban Sammana untuk diberitahu soal pemecatan tersebut. Selain dihadiri wabup, pertemuan tersebut digelar tertutup dan hanya dihadiri pejabat tertentu.

Kepala Bidang Pembinaan PNS, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pangkep Mustakim membenarkan hal tersebut.

"Memang ada kemarin diruang wakil. Mereka diberitahu tentang rencana ini. Pertemuannya tertutup, makanya nama-nama delapan orang itu belum bisa kami kami sampaikan," kata Mustakim di kantor BKPSDM Pangkep, Jumat (11/1/2019).

Rencana pemecatan terhadap ASN yang terpidana korupsi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 tahun 2018.

"Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap PNS tersebut untuk penyampaian awal terkait penegakan hukum untuk PNS. Hanya saja kita masih tetap menunggu putusan resminya. Karena ada beberapa daerah yang meminta penundaan terkait ini," lanjutnya.

Ia menjelaskan, sesuai SKB tersebut, keputusan pemecatan berada di pemerintah daerah. Ia sendiri mengaku, pemerintah pusat telah memberi batas waktu paling lama Desember 2018 untuk segera memutuskan pemecatan. Namun dengan pelbagai pertimbangan, SK pemecatan belum juga keluar.

"Salah satunya yaitu pertimbangan bahwa saat inu sedang berproses judicial review terhadap SKB tersebut. Ini faktor kemanusiaan," pungkasnya.

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. Seharusnya pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018 namun hingga saat ini di kabupaten Pangkep belum di eksekusi oleh BKDD

Dalam surat edaran tersebut, tertulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dengan demikian, pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi tegas bagi yang melakukan, khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera.

Kemudian, poin kedua surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terbitnya surat edaran itu, maka surat edaran lama nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena surat edaran lama tersebut seolah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Duh, Delapan ASN Pangkep Menunggu SK Pemecatannya Karena Terbukti Korupsi"