Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

BPKP Temukan Kerugian Negara, Kantor Pembantu Desa Sabaru Digeledah Polisi

KORANPANGKEP.CO.ID - BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya telah menyerahkan hasil audit keuangan ke Polres Pangkep dan menyatakan bahwa ada kerugian negara dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana ADD dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2014- 2016, Desa Sabaru Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel 

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pangkep, AKP Nico Ericson melalui Kanit Tipikor, IPDA Firman, mengungkapkan dari hasil audit BPKP, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp290 juta. dan menetapkan status tersangka kepada mantan kepala desa Sabaru Usman

Atas dasar Audit BPKP Provinsi Sulsel tersebut aparat Unit Tipikor Satreskrim Polres menggeledah rumah singgah Usman, di Perumahan Griya Matahari Residence Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, rumah tersebut dipakai Usman sebagai kantor pembantu saat mengurus berkas berkas pencairan Dana ADD di kantor Bupati Pangkep

Dari rumah tersebut polisi menyita sebuah komputer dan berkas Lpj dana Desa Sabaru. Penggeledahan ini disaksikan oleh ketua RW dan petugas kelurahan setempat.

"Yang diamankan satu unit komputer yang digunakan membuat LPJ. Berkas APBDES Desa Sabaru T.A 2014 dan 2015 dan RAB pembangunan jalan rabat beton dan MCK Tahun 2016," ungkap Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pangkep, AKP Nico Ericson melalui Kanit Tipikor, IPDA Firman, Kamis (23/1/2019).

Ia menuturkan penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dari kasus yang menjerat Kepala Desa Sabaru, Muhammad Usman. Usman sendiri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus ini sejak pekan lalu.

Meski demikian tersangka Tersangka Usman sendiri belum ditahan dan masih berada di pulau yang letaknya berada di pulau terluar KAbupaten Pangkep.

Diketahui kasus ADD Desa Sabaru ini bergulir berdasarkan surat pengaduan dari Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Liukang Kalmas Pangkep (HPPMK-P) No: 02/C/ SP/ HPPMK-P/ Kalmas/ VIII/ 2016, Tanggal 14 Agustus 2016.

Polres Pangkep pun juga sudah menginterogasi 55 orang saksi dan pihak terkait, termasuk pemilik toko yang menjadi tempat belanja kegiatan pengadaan barang/jasa. Ini untuk memastikan kebenaran harga yang tertera pada laporan pertanggungjawaban.

Usman selaku kepala desa Sabaru diduga telah membuat Laporan pertanggung jawaban fiktif untuk mencairkan sejumlah Anggaran ADD Pulau sabaru dengan modus memalsukan tanda tangan berbagai kegiatan daftar hadir rapat desa serta memalsukan tanda tangan penerima insentif SPJ ADD, Honor aparatur desa, serta bantuan pengadaan barang dan jasa dan mengambil sendiri uang tersebut tanpa diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu Sy.Umar Ali, SH yang melaporkan kasus ini dua tahun silam berharap agar kasus ini dapat dituntaskan segera oleh pihak kepolisian agar tidak berlarut-larut dan terkesan lanban penanganannya.

“Kami berharap Kasus dugaan Korupsi Desa Sabaru ini secepatnya selesai sebelum tahun baru 2019, dari awal kami melaporkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka, seperti pemalsuan tandatangan, penyalahgunaan wewenang, dan dugaan adanya kerugian negara, saksi sudah lebih lima puluh orang, dan pihak Kepolisian membenarkan ada dugaan kerugian negara yang dilakukan tersangka, apanya lagi yang ditunggu”. Harapnya.

(ADM-KP)

Membaca Adalah Jendela Dunia Untuk Mencerdaskan Masyarakat



Posting Komentar untuk "BPKP Temukan Kerugian Negara, Kantor Pembantu Desa Sabaru Digeledah Polisi"