Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biaya Pembuatan Sertifikat Gratis PTSL Sesuai SK Bupati Pangkep Sebesar Rp.250 Ribu

KORANPANGKEP.CO.ID - Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel kembali mendapat jatah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 4500 Bidang sertifikat, dimana pada tahun 2018 yang lalu Pangkep hanya mendapat kuota 3.000 bidang sertifikt PTSL. program ini merupakan program pusat nawacita Presiden RI Joko Widodo, yang di luncurkan melalui Kementrian ATR/BPN.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkep, Arman usai melakukan sosialisasi penyuluhan program PTSL di kantor Lurah Kalabbirang, Kecamatan Minasatene.

“Alhamdulillah, PTSL tahun lalu rampung dan sukses tanpa kendala. kembali kita dapatkan kuota 4.500 bidang,”ujar Arman.

Arman menjelaskan dari kuota sebanyak 4.500 bidang sertifikat PTSL tersebut akan dibagi di empat wilayah, diantaranya 3.000 di wilayah Kecamatan Liukang Kalmas, 500 di wilayah Kelurahan Kalabbirang,  Kecamatan Minasatene, 500 di Kecamatan Ma’rang dan 500 di Kecamatan Segeri.

“Untuk wilayah Kecamatan Liukang Kalmas, PTSL akan disebar di tiga desa yang ada di tujuh pulau terpisah dan wilayah tersebut belum sama sekali memiliki sertifikat tanahnya. insya Allah Akhir bulan Maret 2019, BPN akan mulai mensosialisasikannya, karena saat ini cuaca masih ekstrim,”terangnya.

Arman juga menegaskan jika program PTSL ini gratis dari Kementrian ATR/BPN selama tanah yang akan disertifikatkan tersebut bersyarat dan lahan yang akan disertifikatkan tidak bersengketa, surat bukti kepemilikan lengkap, belum bersertifikat.

Namun demikian kata Arman, dari pihak Pemerintah kabupaten Pangkep, memberikan biaya pengurusan Administrasi, pengukuran dan transportasi pegawai kelurahan ditetapkan biaya sebesar Rp.250 ribu rupiah, hal ini sesuai SK Bupati yang ditandatangani oleh Syamsuddin Hamid.

“Nah Biaya ini bukan kewenangan BPN terkait biaya itu. Jadi Rp.250 ribu itu biaya pengukuran tanah, blanko, biaya patoknya, pembuatan akte, materei, transport staff kelurahan dan kelengkapan administrasi lainnya itu sudah di SK-Bupati kan." terangnya

"Hal ini dilakukan Pemkab Pangkep lantaran juga banyak lahan masyarakat yang tidak lengkap bukti kepemilikannya. Dari situ, biaya itu diberlakukan untuk biaya pengukuran, biaya pendaftaran, biaya patok, biaya materai,” tambahnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkep juga mengingatkan Masyarakat untuk tidak memberikan uang lebih dari Rp.250 ribu sesuai SK Bupati, Arman bahkan melarang keras kepada masyarakat untuk memberikan uang kepada petugas yang berada di lapangan untuk mengukur tanah mereka.

"Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada warga yang kasi uang anggota yang berada di lapangan untuk mengukur. Kecuali minuman dan kue ringan itu boleh saja. Semua kelengkapan program tanah bersertifikat ini gratis, Jadi kalau ada oknum yang minta diluar itu adalah pungli dan segera laporkan," tegasnya, Senin (28/1/2019).

Senada dengan itu Kasi Intel Kejari Pangkep, Mustar, selaku ketua TP4D Pangkep yang turut dilibatkan dalam pengawasan program PTSL mengatakan, atensi sebagai fungsi TP4D mengawal dan mengawasi jalannya proses program tersebut.

“Atensi itu, seperti saat ini kita dilibatkan dalam sosialisasi program tersebut ke masyarakat. Demi sukses dan mengantisipasi terdapatnya ada oknum yang memanfaatkan program tersebut dengan memperalat masyarakat,”ujarnya.

Ia pun menyampaikan kepada masyarakat, agar kiranya melaporkan kepada dirinya jika menemukan ada oknum yang memanfaatkan program tersebut dengan menaikkan standar biaya yang telah ditetapkan dalam SK Bupati.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "Biaya Pembuatan Sertifikat Gratis PTSL Sesuai SK Bupati Pangkep Sebesar Rp.250 Ribu"