Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Aturan Perekrutan PPPK Untuk Honorer K2 Tetap Membutuhkan SPTJM Bupati

KORANPANGKEP - Aturan rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari honorer K1 (kategori satu) dan K2 (kategori dua) tidak semudah dibayangkan. Rupanya ada ketentuan mengikat yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota).

Salah satunya adalah pengusulan jumlah K1/K2 (guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian) plus penyuluh pertanian berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Pertanian (di luar K1/K2), harus atas persetujuan kepala daerah (Bupati/Walikota).

“Iya benar, usulan untuk K1/K2 serta penyuluh pertanian di luar K1/K2 yang akan jadi PPPK harus ada persetujuan kepala daerah. Persetejuan ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),” kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir kepada awak media, Sabtu (19/1/2019).

Mengenai mekanismenya, terang Mudzakir, saat usulan kebutuhan PPPK diajukan, kapala daerah wajib menyertakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Setelah itu baru diproses untuk penetapan formasi dan mengikuti mekanisme tes calon PPPK.

"Intinya tanpa SPTJM, usulan kebutuhan rekrutmen PPPK tidak akan diproses karena daerah harus bertanggung jawab penuh," tandasnya.

Mudzakir menjelaskan usulan formasi PPPK datang secara bottom up. Kalau daerah sudah mengusulkan harus komit untuk menyiapkan anggaran dan proses selanjutnya. SPTJM dimaksudkan agar kada mau menggaji PPPK nya.

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "Aturan Perekrutan PPPK Untuk Honorer K2 Tetap Membutuhkan SPTJM Bupati"