Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PENYIDIKAN DUGAAN KORUPSI ADD DESA SABARU MANDET DI BPKP SULSEL

Setelah Jajaran Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Dan Kriminal (Reskrim) Polres Pangkep  meningkatkan status penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan anggaran desa Desa Sabaru Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada bulan juli lalu, yang dilakukan Kepala Desa Sabaru, Muhammad Usman proses penyidikan tersebut dipertanyakan lagi sejauh mana penanganannya. Kamis (06/12/2018)

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pangkep, IPDA Firman mengatakan hal ini dikarenakan audit yang diajukan ke BPKP Provinsi Suawesi Selatan tidak kunjung selesai hingga saat ini, maka pihaknya tak bisa berbuat banyak.

Ia mengatakan, meski sudah menetapkan status penyidikan terhadap kasus ini, namun untuk melanjutkan, pihaknya tetap harus menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPKP.

"Kita menunggu audit BPKP yang akan menentukan kerugian negara dari kasus itu," terang Firman kepada awak media, Kamis (6/12/2018).

DIketahui sebelumnya berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil ekspose di BPKP Provinsi Sulsel sebelumnya, untuk tahun 2014 dan tahun 2015 telah diperoleh indikasi kerugian negara dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru yakni Rp 160 juta.

"Itu indikasinya sudah ada tapi dari hasil ekspose Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kita disarankan lakukan penyelidikan lanjutan pengelolaan ADD dan Dana Desa Sabaru untuk tahun 2016, sehingga penyelidik kembali ke Desa Sabaru bulan April 2018 lalu," ungkapnya saat itu 9 juli 2018

Polres Pangkep juga sudah menginterogasi 55 orang saksi dan pihak terkait, termasuk pemilik toko yang menjadi tempat belanja kegiatan pengadaan barang/jasa. Ini untuk memastikan kebenaran harga yang tertera pada laporan pertanggungjawaban.

Penyelidikan ini berdasarkan surat pengaduan dari Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Liukang Kalmas Pangkep (HPPMK-P) No: 02/C/ SP/ HPPMK-P/ Kalmas/ VIII/ 2016, tanggal 14 Agustus 2016.

Usman selaku kepala desa Sabaru diduga telah membuat Laporan pertanggung jawaban fiktif untuk mencairkan sejumlah Anggaran ADD Pulau sabaru dengan modus memalsukan tanda tangan berbagai kegiatan daftar hadir rapat desa serta memalsukan tanda tangan penerima insentif SPJ ADD, Honor aparatur desa, serta bantuan pengadaan barang dan jasa dan mengambil sendiri uang tersebut tanpa diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "PENYIDIKAN DUGAAN KORUPSI ADD DESA SABARU MANDET DI BPKP SULSEL"