Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KEJARI PANGKEP: ADD MATTIRO BONE KALAU HARUS LANJUT YA KITA LANJUTKAN

Akibat adanya perbedaan persepsi dua lembaga penegak hukum pihak Polres Pangkep dan Pihak Kejari Pangkep, terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sahaba Nur yang mebuat berkas perkara kasus tersebut sudah dua kali bolak balik polres Pangkep ke kejari Pangkep. mengundang tanya publik di kabupaten penghasil Bandeng ini

Pasalya sebelumnya Penyidik Polres Pangkep dengan Kejari Pangkep bersikukuh melanjutkan kasus dugaan korupsi anggaran desa Mattiro Bone, Kecamatan Liukang Tupabiring, Kabupaten Pangkep. epolisian berpendapat, kasus tersebut harus tetap jalan, meski tersangka sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.16 juta. Kapolres Pangkep, AKBP Tulus Sinaga mengatakan, pihaknya berpedoman pada pasal 4 UU tipikor yang menegaskan, pengembalian kerugian negara tak menghapus perbuatan pidana

Sementara itu penyidik Kejari Pangkep berpendapat sebaliknya. ingin menghentikan kasus tersebut karena kerugian negara yang ditimbulkan hanya Rp.16 juta dan tersangka mantan Plt Desa Mattiro Bone, Sahaba Nur telah mengembalikan kerugian negara tersebut sehingga kasus berkas kasus tersebut dikembalikan ke polisi.

"Saya akan minta pendapat ahli, bisa dari BPK, BPKP atau dari ahli keuangan negara yang lain untuk dimintai pendapat apakah kasus ini bisa lanjut atau tidak. Saya tidak mau berpolemik," ucap Firmansyah di ruang kerjanya, Senin (10/12/2018).

Firmansyah mengatakan, dirinya enggan berpolemik panjang terkait hal itu. Menurutnya, kalau dirinya juga berpolemik maka hal tersebut tidak akan menemukan penyelesaian. Untuk itu, Kejari akan memanggil ahli hukum untuk dimintai pendapat terkait hal ini.

Ia menegaskan, jika pendapat ahli mengharuskan kasus tersebut dilanjutkan maka dirinya tidak masalah. "kalau yang 16 juta kita akan minta pendapat ahli tapi kalau yang kerugian negara Rp. 220 juta itu kita tetap lanjut. Kalau harus lanjut, ya kita lanjutkan. Biasa saja," pungkasnya.

Rencananya, pihak kepolisian kembali akan melimpahkan berkas perkara kasus ini untuk yang ketiga kalinya dalam waktu dekat ke kejari Pangkep.

Sebelumnya telah diberitakan nama Sahaba Nur ikut terseret dalam kasus tersebut karena saat menjabat Camat Liukang Tupabbiring tahun 2016 yang juga ditugasi oleh Bupati Pangkep H.Syamsudin Hamid sebagai Pjs. Desa Mattiro Bone saat itu menggantikan Rahman, terindikasi melakukan keteledoran prosedur pencairan Dana ADD tahap kedua tahun 2016, kurang lebih Rp 300 juta tanpa mengajukan laporan realisasi anggaran tahap pertama

Hal ini terungkap setelah auditor khusus Inspektorat melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahap kedua tahun 2016 yang menemukan dugaan penyimpangan-penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.256 juta diantaranya:
  1. Anggaran kegiatan pembangunan jalan desa fiktif senilai Rp 205 juta.
  2. Anggaran kekurangan pembayaran perahu fiber Rp 8 juta.
  3. Anggaran belanja makan minum fiktif Rp 1,5 juta.
  4. Anggaran belanja bibit lobster tidak sesuai pertanggungjawaban senilai Rp 27 juta.
  5. Mark up pembayaran upah tukang pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) Rp 17 juta.
  6. Anggaran pembelian lampu LED fiktif Rp 5 juta.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "KEJARI PANGKEP: ADD MATTIRO BONE KALAU HARUS LANJUT YA KITA LANJUTKAN"