Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

DUH, ANGGARAN DIPA PANGKEP TURUN MENJADI RP. 1,1 TRILIUN, MENGAPA.?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi vertikal di Sulsel. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 kepada kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel, di Gedung CCC, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kamis (20/12/2018).

Pada penyerahan kali ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh satuan kerja (satker) di kabupaten Pangkajene dan kepulauan tahun 2019 ternyata menurun, dibandingkan DIPA yang diterima tahun 2018. dimana pada tahun 2019 mendatang Pangkep hanya mendapat jatah Dipa Rp.1,1 Triliun dibandinkan tahun 2018 lalu mencapai Rp.1,3 TRiliun

Penurunan ini dikarenakan hasil evaluasi dari tahun 2018, dimana penyerapan DIPA Pangkep masih belum maksimal. diduga hal ini diakibatkan masih banyaknya proyek proyek di kabupaten Pangkep yang belum dicairkan hingga saat ini, bahkan ada beberapa proyek yang batal dilaksanakan tanpa ada kejelasan yang pasti. sehingga dari hasil evaluasi 2018 serapan Anggaran Pangkep rendah.

Tentu saja hal ini dikarenakan perencanaan yang dilakukan Satker dimasing masing OPD masih belum maksimal sehingga masih terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun 2018.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Sudarmanto menyampaikan beberapa pesan Presiden Joko Widodo yang ditegaskan kembali oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2019.

"Antara lain mempersiapkan program-program pembangunan tahun 2019 dengan baik, agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019. Dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal," kata Sudarmanto.

Kedua kata dia, memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama yang langsung dirasakan masyarakat. Dan melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung. Seperti biaya rapat, perjalanan dinas dan honorarium.

"Ketiga, melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala untuk meyakini semua program K/L dan pemerintah daerah berjalan maksimal dan terus melakukan perbaikan," jelasnya.

Selanjutnya, menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Untuk itu, pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intem di masing-masing K/L dan pemerintah daerah.

"Memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar kementerian, antar pemerintah daerah maupun antara pusat dan daerah untuk bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian output kegiatan pembangunan," sebutnya.

Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran dan hasil-hasil output yang dicapai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya.

Berikut daftar penerima DIPA tahun anggaran 2019:

1. Kabupaten Bantaeng: Rp860 Miliar
2. Kabupaten Barru: Rp799 Miliar
3. Kabupaten Bone: Rp1,9 Triliun
4. Kabupaten Bulukumba: Rp1,1 Triliun
5. Kabupaten Enrekang: Rp910 Miliar
6. Kabupaten Gowa: Rp1,4 Triliun
7. Kabupaten Jeneponto: Rp1,1 Triliun
8. Kabupaten Luwu: Rp1,2 Triliun
9. Kabupaten Luwu Utara: Rp1,1 Triliun
10. Kabupaten Maros: Rp1 Triliun
11. Kabupaten Pangkep: Rp1,1 Triliun
12. Kota Palopo: Rp764 Miliar
13. Kabupaten Luwu Timur: Rp991 Miliar
14. Kabupaten Pinrang: Rp1 Triliun
15. Kabupaten Sinjai: Rp962 Miliar
16. Kabupaten Selayar: Rp882 Miliar
17. Kabupaten Sidrap: Rp1 Triliun
18. Kabupaten Soppeng: Rp987 Miliar
19. Kabupaten Takalar: Rp957 Miliar
20. Kabupaten Tana Toraja: Rp965 Miliar
21. Kabupaten Wajo: Rp1,2 Triliun
22. Kota Parepare: Rp689 Miliar
23. Kota Makassar: Rp1,9 Triliun
24. Kabupaten Toraja Utara: Rp952 Miliar

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "DUH, ANGGARAN DIPA PANGKEP TURUN MENJADI RP. 1,1 TRILIUN, MENGAPA.?"