Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

BUPATI DAN KAPOLRES PANGKEP DAPAT PENGHARGAAN DARI BPN SULSEL

Kapolres Pangkep AKBP Tulus Sinaga, S.I.K.,M.H menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat kepada 3 ribu Masyarakat Sulsel yang bertempat di lapangan indoor PT.Telkom Makassar, Rabu 26/12/2018.

Pada acara penyerahan tiga ribu sertifikat tanah oleh Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdulah, Kapolres Pangkep menerima penghargaan dari kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Wilayah Sulsel atas peran aktif dan dukungan dalam mensukseskan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Syukur kita mendapat penghargaan, itu berarti bahwa Polres Pangkep turut membantu masyarakat dan memberantas mafia tanah. tutut Kapolres.


Sementara itu Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid juga mendapatkan piagam Penghargaan dari kantor Badan Pertanahan Wilayah Sulsel. Isi piagam Penghargaan itu tertulis ucapan terima kasih kepada Syamsuddin karena berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Pangkep. Bentuk penghargaan itu diberikan langsung  Bupati Pangkep melalui perwakilan Kepala Badan Pertanahan Pangkep, Amran Amrullah di Rujab Bupati Pangkep, Kamis (27/12/2018).

"Intinya ini untuk masyarakat dan baikji kenapa tidak kita dukung. Saya selaku pimpinan disini terus mensuport segala bantuan yang memang peruntukannya untuk masyarakat," ujar Syamsuddin.

Syamsuddin menyebut mereka yang mendapatkan sertifikat tanah tentu sebagian petani dan memiliki kebun.

"Jadi tanah bersertifikat ini memang untuk lahan pertanian, perkebunan dan tidak boleh dialihfungsikan," jelasnya.

Dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel, 10 kabupaten/kota tersebar untuk warga penerima. Rinciannya, Kota Makassar 1000 bidang; Pangkep 600 Bidang; Kabupaten Gowa, dan Maros masing-masing 500 bidang; Kabupaten Takalar 300 bidang; Kabupaten Jeneponto 150 bidang; Kabupaten Pangkep 200 bidang; Kabupaten Barru 200 bidang; Kabupaten Bantaeng 100 bidang; dan Kabupaten Bone 50 bidang.


Dalam sambutannya Nurdin mengapresiasi inovasi yang dilakukan melalui BPN Sulsel, termasuk sinergi yang dibangun. Orang nomor satu dalam jajaran Pemprov Sulsel ini juga berharap agar kerja sama bisa berfungsi untuk memberantas mafia tanah dan pungutan liar.

"Ini adalah sebuah program yang sangat mulia oleh Bapak Presiden (Jokowi) yang ingin menuntaskan hak alas para pemilik lahan," kata Nurdin Andullah di Lapangan Indoor, PT Telkom, Jalan Ap Pettarani, Makassar.

Program ini juga bertujuan untuk menghidari terjadinya konflik lahan karena kepemilikan tanah di tengah-tengah masyarakat. Sertifikat juga bisa mempermudah masyarakat meminjam modal usaha di perbankan.

"Ingin mengambil pinjaman modal tetapi tidak memiliki alas hak. Masyarakat tidak bisa mengambil duit di bank. Akhirnya cari yang lebih simpel, bunganya lebih mahal. Akhirnya yang kasihan kan masyarakat," jelas Nurdin.

Penyerahan sertifikat ini juga sebagai wujud dan bukti konsistensi pemerintah untuk mendorong percepatan penyelesian yang berujung ke persoalan sengketa lahan.

"Saya kira lima tahun ini sudah hampir tuntas (target). Apalagi tahun ini sudah 7 juta (bidang di Indonesia) dan saya kira ini memang sebuah langkah yang sangat mulia," ujarnya.

Penyerahan sertifikat ini merupakan rangkaian realisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari program kerja Presiden Jokowi-JK. Prosesnya melalui Kemeterian Agraria dan Tata Ruang, ditindaklanjui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada warga.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "BUPATI DAN KAPOLRES PANGKEP DAPAT PENGHARGAAN DARI BPN SULSEL"