Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

BPKP SULSEL AKAN SERAHKAN HASIL AUDIT ADD SABARU KEPOLRES PANGKEP

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menyatakan bahwa ada kerugian negara dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana ADD dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2014- 2016, Desa Sabaru Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel 

Hal ini diungkapkan oleh Masyuda Auditor BPKP Provinsi Sulsel, Saat dikonfirmasi lewat telepon Masyuda membenarkan bahwa Ada kerugian negara terhadap kasus ADD Desa Sabaru, yang awalnya ditaksir sebesar 400 juta namun setelah dilakukan pengurangan pajak maka nilai kerugian negara yang ditimbulkan otomatis berkurang

” Pemeriksaan kasus Desa Sabaru Kami sudah rampungkan dan hasilnya sudah di meja pimpinan, sama yang disampaikan Penyidik Polres Pangkep, ada dugaan kerugian Negara ditaksir sampai empat Ratus Juta rupiah, tapi setelah kami periksa ulang, ada pengurangan seperti pajak berkisar tujuh puluh juta," Ungkapnya

Namun demikian Masyuda tak dapat menyampaikan lebih rinci berapa kerugian negara yang ditimbulkan oleh  Usman selaku kepala desa Sabaru saat itu, namun ia berjanji akan memberikan laporan tersebut dalam waktu dekat ke penyidik Tipidkor Polres Pangkep.

"kami tidak bisa menyampaikan secara lengkap hasil kerugian negara, nanti hasilnya diserahkan ke Polres Pangkep, dan juga kami memeriksa dugaan kerugian negara berdasarkan bukti yang ada Kami juga berharap Kasus ini sudah bapak terima sebelum akhir tahun, karena berdampak juga terhadap penilaian kinerja kami, dan kasus ADD Desa Sabaru hasilnya ada kerugian negara, tinggal pimpinan saja yang belum tandatangan" pungkasnya.

Sebelumnya Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pangkep, IPDA Firman mengatakan hal ini dikarenakan audit yang diajukan ke BPKP Provinsi Suawesi Selatan tidak kunjung selesai hingga saat ini, maka pihaknya tak bisa berbuat banyak.

Ia mengatakan, meski sudah menetapkan status penyidikan terhadap kasus ini, namun untuk melanjutkan, pihaknya tetap harus menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPKP.

"Kita menunggu audit BPKP yang akan menentukan kerugian negara dari kasus itu," terang Firman kepada awak media, Kamis (6/12/2018).

Sementara itu Sy.Umar Ali, SH yang melaporkan kasus ini dua tahun silam berharap agar kasus ini dapat dituntaskan segera oleh pihak kepolisian agar tidak berlarut-larut dan terkesan lanban penanganannya.

“Kami berharap Kasus dugaan Korupsi Desa Sabaru ini secepatnya selesai sebelum tahun baru 2019, dari awal kami melaporkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka, seperti pemalsuan tandatangan, penyalahgunaan wewenang, dan dugaan adanya kerugian negara, saksi sudah lebih lima puluh orang, dan pihak Kepolisian membenarkan ada dugaan kerugian negara yang dilakukan tersangka, apanya lagi yang ditunggu”. Harapnya.

Diketahui kasus ADD Desa Sabaru ini bergulir berdasarkan surat pengaduan dari Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Liukang Kalmas Pangkep (HPPMK-P) No: 02/C/ SP/ HPPMK-P/ Kalmas/ VIII/ 2016, Tanggal 14 Agustus 2016.

Polres Pangkep pun juga sudah menginterogasi 55 orang saksi dan pihak terkait, termasuk pemilik toko yang menjadi tempat belanja kegiatan pengadaan barang/jasa. Ini untuk memastikan kebenaran harga yang tertera pada laporan pertanggungjawaban.

Usman selaku kepala desa Sabaru diduga telah membuat Laporan pertanggung jawaban fiktif untuk mencairkan sejumlah Anggaran ADD Pulau sabaru dengan modus memalsukan tanda tangan berbagai kegiatan daftar hadir rapat desa serta memalsukan tanda tangan penerima insentif SPJ ADD, Honor aparatur desa, serta bantuan pengadaan barang dan jasa dan mengambil sendiri uang tersebut tanpa diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "BPKP SULSEL AKAN SERAHKAN HASIL AUDIT ADD SABARU KEPOLRES PANGKEP"