Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

BANYAK PEJABAT DAN MANTAN PEJABAT PANGKEP SALAHGUNAKAN KENDARAAN DINAS

Pemberian fasilitas kendaraan dinas untuk Aparatur SIpil Negara (ASN) dilingkup pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel harusnya dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya, namun kenyataannya banyak oknum pejabat dan mantan pejabat yang justru menyalahgunakan keberadaan kendaraan dinas tersebut yang seharusnya dipakai untuk pelayanan publik di Pangkep.

Penyalahgunaan fasilitas kendaraan Dinas yang dilakukan oleh pejabat dan mantan pejabat tersebut bervariasi mulai dari merubah plat nomor kendaraan dari merah menjadi hitam, kendaraan dinas A dipakai oleh DInas B karena pindah tugas, hingga tidak dibayarnya pajak kendaraan bermotornya selama bertahun tahun padahal anggaranya disiapkan tiap tahun di APBD masing masing OPD

Hal terungkap setelah Seksi Pendataan dan Penagihan UPT Pendapatan Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Pangkep, Tawakkal yang menyebutkan ,1218 unit kendaraan dinas yang menunggak pajak hingga tagihannya mencapai setengah miliyar lebih.

Semrawutnya pendataan aset, khususnya Kendaraan Dinas (Randis) dilingkup pemkab Pangkep ditengarai karena ulah pejabat pengguna randis itu sendiri. Sikap arogan untuk menguasai randis khususnya roda empat, tanpa disadari menyulitkan sistem pendataan dan pengamanan aset daerah.

“Rata rata mereka kalau pindah jabatan ikut membawa randis yang digunakan, padahal sudah bukan haknya lagi, ini akan menyulitkan kita melakukan pendataan,” ujar Kepala Bagian umum setda Pangkep, Lukman Murtala, kamis (06/12).

Lukman sendiri berharap ada kesadaran bagi para pejabat yang sudah beralih jabatan untuk mengembalikan aset tersebut. Khususnya yang tidak lagi bertugas di wilayah sekertariat daerah.

“Ada yang sebelumnya kepala Bagian disini, dan sekarang menjabat Kadis atau Camat, masih menggunakan randis sekertariat, padahal itu tidak dibolehkan,” tambah Lukman.

Hal itu juga yang memicu tingginya tunggakan pajak randis di Pangkep, lantaran Bagian umum hanya bertanggung jawab untuk randis di lingkup sekertariat daerah. Sementara diluar dari itu, sudah bukan tanggungan.

“Makanya dikembalikan, karena kami tidak akan anggarkan pembayaran pajaknya, karena randis di tingkat Camat dan Kepala Dinas, sudah bukan tanggung jawab kami,” tutupnya.

Bagian Umum Setda Pangkep sendiri untuk tahun 2019 mendatang, menganggarkan biaya pajak kendaraan dinas sebesar Rp.75 juta, termasuk didalamnya biaya pajak randis untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, dan Kepala Bagian.

Terkait kacaunya pengelolaan randis karena sejumlah pejabat yang menggunakan randis tidak sesuai dengan peruntukan OPD nya, Bupati Pangkep H.Syamsuddin  Hamid mengimbau agar kendaraan tersebut dikembalikan ke OPD pemilik randis. termasuk bagi para mantan pejabat yang sudah pensiun dan masih menguasai kendaraan dinas tersebut.

"Kendaraan dinas yang telah dipakai pejabat pensiun itu harap dikembalikan, karena saat ini bagian aset sedang menginventarisir aset dan untuk pembayaran tunggakan pajak akan kita komunikasikan agar segera dibayarkan," jelasnya.

Sementara itu dari pantauan awak media dilapangan juga terlihat beberapa kendaraan roda 4 jenis Avansa dan Inova yang dulunya berplat merah kini banyak yang berubah warna menjadi plat hitam dan dikuasai oleh oknum pejabat

Oleh karena itu pemerintah kabupaten Pangkep dalam waktu dekat akan mengambil langkah tegas itu berupa pembentukan tim koordinasi yang bertugas mendata dan mendeteksi keberadaan randis menunggak serta penarikan randis yang tidak sesuai peruntukan dan OPD nya.

"Kita butuh data akurat, ada kendaran yang tidak terpakai dan tagihannya muncul. Kita mau sampaikan ke Samsat. Saya akan bentuk tim aset dan umum untuk koordinasi tentang kendaraan tidak layak," tegas Bupati Pangkep H.Syamsuddin Hamid, kepada awak media, Jumat (07/12/2018).

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "BANYAK PEJABAT DAN MANTAN PEJABAT PANGKEP SALAHGUNAKAN KENDARAAN DINAS"