Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

APBD PANGKEP 2019 DEVISIT 9,5 MILIAR, PERJALANAN DINAS ASN DIPANGKAS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sulsel tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp 9,5 Miliar. terjadinya defisit karena tidak tercapai dana perimbangan, Dimana Belanja dalam APBD sebesar Rp1,4 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebeaar Rp185,3 miliar, dana perimbangan sebesar Rp1,2 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp2,2 miliar.

Terkait defisit APBD, Budiamin Anggota DPRD Pangkep dari Partai Golkar mengatakan, defisit tersebut juga dikarenakan bahwa belanja pegawai Pangkep lebih besar, dibanding belanja publik dalam belanja langsung.

"Belanja Rp1,4 trilun dengan rincian, belanja tidak langsung Rp804 miliar dan Belanja langsung Rp622 miliar," ucap Budiamin dari Fraksi Partai Golkar.

Budiamin juga menyebutkan Bagggar memberikan saran diantarnya, kegiatan yang disepakati antara DPRD dengan eksekutif agar dilaksanakan. DPRD juga berharap pemkab agar memaksimalkan pendapatan dan mengurangi kebocoran anggaran yang ditutupi dengan penerimaan daerah yang mencapai Rp20 miliar. untuk para OPD agar tahun 2019 fokus pada penurunan angka kemiskinan di pangkep. Berharap menjadi perhatian pemkab dalam melaksanakan program APBD

Sementara itu Bupati Pangkep, H.Syamsuddin A Hamid atas APBD 2019 berharap agar anggaran yang ada digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk program pengentasan kemiskinan di Pangkep. Ia mengatakan, dengan keterbatasan anggaran yang ada karena dana dari pemerintah pusat berkurang, fokus pemerintah untuk menuntaskan target RPJMD 2016-2021 tetap utama.

"Saat ini kita sedang dilema anggaran, kebutuhan anggaran pembagunan meningkat, kemampuan fiskal menurun karena Transfer dari pusat turun signifikan. Makanya harus ada efisiensi perjalanan dinas dan belanja produktif," kata Syamsuddin.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kabupaten Pangkep Akhirnya disikapi melalui kebijakan Bupati untuk mengefisiensi keuangan yakni dengan melakukan pemangkasan anggaran kepada seluruh pejabat ditingkat OPD dari 50 hingga 70 persen.

Pemangkasan perjalanan dinas bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran. Apalagi dengan adanya kebijakan fiskal yang berimbas pada nilai dana pusat seperti dana transfer mengalami penurunan.

“Tentu hal ini menjadi dilematis, karena disatu sisi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa tertunda. Sedangkan disisi lain pemerintah pusat mengurangi dana transfer, kemudian kita harus lebih fokus untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Syamsuddin.

HAl yang sedikit berbeda disampaikan Ketua DPRD Pangkep Andi Ilham Zainuddin yang menyatakan tidak semua OPD harus dilakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

“Saya lebih melihat bahwa perlu dilakukan rasionalisasi anggaran yang berarti tidak serta merta melakukan pemangkasan secara menyeluruh ke OPD. Sebab dengan rasionalisasi ini akan melihat skala prioritas dari nilai kepentingan OPD,” pungkas Ilham.

Ketua Harian Partai Golkar Pangkep ini justru khawatir dengan pemangkasan berimbas tidak rasional, seperti gara-gara menghindari uang perjalanan dinas Rp 10 juta, lalu tidak memperoleh uang Rp 10 milyar karena tidak memburu anggaran penting itu.

“Makanya dalam rasionalisasi anggaran ini, semestinya memilih OPD mana yang tidak terlalu membutuhkan anggaran perjalanan dinas karena memang tidak penting. Dana itulah yang dibawa kepada OPD yang memiliki kebutuhan dana perjalanan dinas sesuai dengan kepentingannya,” terangnya.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "APBD PANGKEP 2019 DEVISIT 9,5 MILIAR, PERJALANAN DINAS ASN DIPANGKAS"